Selain penguatan organisasi, perlindungan buruh juga menjadi prioritas utama.
SPN akan memperkuat sinergi dengan pemerintah dan asosiasi pengusaha.
Tujuannya agar persoalan hubungan industrial bisa diselesaikan di tingkat bipartit maupun tripartit.
“Upah adalah hak dasar pekerja yang harus terus kami kawal setiap tahun,” tegasnya.
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Tengah, M. Bowo Leksono, menyoroti tantangan pembentukan serikat di perusahaan.
Menurutnya, masih ada resistensi dari sebagian perusahaan terhadap keberadaan serikat pekerja.
“Perlu pendekatan dan komunikasi yang baik agar bisa diterima,” katanya.
Ia menyebut sebagian perusahaan memilih membentuk serikat mandiri tanpa afiliasi.
Kondisi ini dinilai berisiko membuat pekerja minim akses informasi ketenagakerjaan yang lebih luas.
Meski demikian, SPN berkomitmen menjaga pendekatan yang kondusif dan dialogis.
“Perjuangan tetap santun, dengan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak,” ujar Bowo.
Wali Kota Pekalongan, A. Afzan Arslan Djunaid, mengapresiasi peran SPN.
Menurutnya, SPN menjadi salah satu serikat pekerja yang aktif dan mampu menjaga kondusivitas daerah.
“Pemerintah siap berkoordinasi untuk menampung aspirasi pekerja,” katanya.
Ia juga memastikan kondisi ketenagakerjaan di Kota Pekalongan relatif stabil.
Tidak ada gejolak besar, termasuk dalam pembayaran THR yang berjalan tuntas.