“Guru itu bukan hanya pengajar, tapi juga pendidik, dan pendidik harus punya kepekaan sosial, karena masalah anak hari ini sering tidak mereka ucapkan dengan kata-kata,” ujarnya.
Selain Disdikbud, Suudi juga mendorong Dinas Sosial Kabupaten Batang untuk memperkuat fungsi deteksi dini terhadap keluarga rentan yang memiliki anak usia sekolah.
Ia menegaskan bahwa bantuan sosial harus benar-benar menjangkau kebutuhan dasar pendidikan, bukan hanya sekadar memenuhi kewajiban administratif penyaluran anggaran.
“Kalau sudah menyangkut pendidikan anak, tidak boleh ada birokrasi berbelit, tidak boleh ada alasan lambat, karena yang dipertaruhkan itu masa depan,” tegas Suudi.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa tekanan psikologis pada anak kerap berawal dari rasa malu dan takut dianggap berbeda oleh lingkungan sekitarnya.
Suudi menilai lingkungan sekolah harus menjadi ruang aman atau safe space bagi seluruh siswa tanpa memandang latar belakang ekonomi keluarganya.
Menurutnya, praktik perundungan, candaan yang merendahkan, atau sikap abai terhadap siswa kurang mampu bisa menjadi pemicu depresi yang tidak disadari oleh orang dewasa.
“Pendidikan itu hak dasar, dan jangan sampai hanya karena tidak punya buku atau bolpoin, seorang anak merasa hidupnya tidak berharga,” katanya.
Ia menegaskan bahwa sekolah seharusnya hadir sebagai solusi, bukan justru menjadi sumber tekanan tambahan bagi siswa yang sudah dibebani persoalan ekonomi keluarga.
Dalam konteks ini, Suudi juga meminta adanya kolaborasi yang lebih kuat antara guru, orang tua, dan pemerintah daerah agar persoalan siswa dapat ditangani sejak dini.
Menurutnya, komunikasi terbuka antara sekolah dan orang tua sangat penting untuk mencegah masalah kecil berkembang menjadi tragedi besar.
Suudi berharap, tragedi di Ngada tidak hanya menjadi berita sesaat, tetapi benar-benar menjadi bahan refleksi bersama bagi seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Batang.
Ia menekankan bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari nilai akademik dan kelulusan, tetapi juga dari kemampuan negara dan daerah menjaga kesehatan mental serta martabat anak-anaknya.
“Jangan sampai kita baru tersadar setelah ada korban, karena satu nyawa anak terlalu mahal untuk dijadikan pelajaran yang terlambat,” pungkasnya.