Ia menegaskan, audiensi ini bertujuan agar regulasi dan kebijakan yang dinilai memberatkan bisa dievaluasi. “Kami minta aturan-aturan yang memberatkan dievaluasi ulang, supaya urusan kami lebih mudah dan keuntungan yang didapat bisa normal,” ujarnya.
Dari hasil audiensi, Ery menyebut hampir seluruh tuntutan Perjakon mendapat respons positif. Untuk penggunaan CAP, DPUPR memberikan solusi dengan membedakan karakter jalan.
“CAP nanti diterapkan untuk jalan-jalan utama. Sedangkan jalan kabupaten yang melintasi pedesaan akan menggunakan plopelering atau lapen. Ini tidak menabrak regulasi karena sifatnya keputusan teknis,” jelasnya.
Menurut Ery, peningkatan jalan kabupaten di wilayah pedesaan memang lebih cocok menggunakan lapen sensit. “Sudah terbukti lebih awet dan tahan lama dibandingkan CAP,” tambahnya.
Perjakon juga meminta dinas teknis melibatkan konsultan perencana dalam penentuan Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) berdasarkan survei lapangan, terutama terkait harga material dan tenaga kerja.
“Dari tujuh tuntutan kami, hampir semuanya direalisasi. Hanya satu yang masih dipertahankan, yakni soal jaminan pemeliharaan. Namun itu akan dievaluasi dalam dua tahun ke depan. Jika temuan BPK dan persoalan teknis berkurang, kemungkinan besar akan kembali menggunakan jaminan asuransi,” ungkap Ery.
Ia menilai audiensi tersebut membawa kabar baik bagi para rekanan di Kabupaten Tegal. “Saya berharap pertemuan seperti ini bisa dilakukan rutin setiap tahun, supaya kesulitan kami bisa tersampaikan dan dicarikan solusi bersama,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Tegal H. Wasbun Jauhara Khalim menyambut baik hasil audiensi tersebut. Ia berharap ke depan Perjakon mendapat kemudahan dalam melaksanakan pekerjaan, terutama terkait percepatan pembayaran.
“Hasil audiensi ini cukup baik. Dari tujuh poin yang disampaikan, hampir semuanya direalisasi, dan sisanya akan dievaluasi. Kami berharap ada percepatan pembayaran terhadap rekanan. Semoga pertemuan ini membawa manfaat bagi pembangunan Kabupaten Tegal,” tandasnya.