Sementara itu, CEO LAZ Solopeduli Sidik Anshori menambahkan, penyaluran bantuan merupakan bagian dari Program Kemaslahatan 2025 yang dikelola BPKH melalui kemitraan dengan Solopeduli.
Sidik mengaku telah bermitra dengan BPKH dalam menyalurkan program-program kemaslahatan yang tepat sasaran.
“Sebanyak 50 unit gerobak dan 50 buah tenda diserahkan kepada penerima manfaat. Kami berharap bantuan ini dapat meningkatkan omzet usaha PKL di Kudus, " terang Sidik.
BACA JUGA:Duku Khas Sumber Kudus, Buah Lokal Langka Memiliki Kesegaran dan Rasa Manis
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI selaku mitra strategis BPKH, Abdul Wachid, menyampaikan bahwa Program Kemaslahatan bersifat berkelanjutan. Karena itu, diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh penerima manfaat.
“Program ini diharapkan mampu mengangkat perekonomian masyarakat. Kami terus berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Kudus, termasuk melalui program lain seperti PIP dan Rumah Layak Huni,” ujar Abdul Wachid.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Divisi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kemaslahatan di BPKH, Dyah Rahayu menegaskan bahwa Program Kemaslahatan tidak menggunakan dana setoran haji jamaah.
Menurut Dyah, program kemaslahatan BPKH menggunakan Dana Abadi Umat, yaitu nilai manfaat dari dana abadi umat. Karena itu, pokok dananya tetap terjaga dan nilai manfaatnya digunakan untuk mendukung program sosial, pendidikan, dan dakwah.
"Jadi, jika ada anggapan bahwa Program Kemaslahatan ini menggunakan dana haji itu tidak benar,” jelas Dyah Rahayu.
Melalui Program Kemaslahatan 2025 tersebut, Pemkab Kudus mendorong sinergi antara pemerintah, DPR RI, BPKH, dan lembaga amil zakat memperkuat perekonomian masyarakat. Selain itu, meningkatkan kesejahteraan pedagang kaki lima di Kudus.