TEGAL, diswayjateng.id - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tegal meminta Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono lebih berkonsentrasi untuk menangani rob yang kerap melanda pesisir Kota Bahari.
Selama ini, sedikitnya ada empat kelurahan di dua kecamatan, yaitu Kelurahan Muarareja dan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat serta Kelurahan Panggung dan Mintaragen Kecamatan Tegal Timur rutin terdampak rob.
Dan yang terparah, adalah Kelurahan Muarareja. Rob telah menggenang Jalan Brawijaya mulai dari RW 4 hingga perbatasan Kabupaten Brebes di Dukuh Kajongan sana.
Tidak hanya jalan dan pemukiman, rob membanjiri tambak milik petani, sehingga menyebabkan mereka kehilangan mata pencaharian. Rob juga menjadi sumber penyakit, kerena sudah merangsek sampai ke dalam rumah warga.
BACA JUGA:Pemkot Tegal akan Tangani Rob
BACA JUGA:Aksi Istigosah Kemanusiaan Tergelar, Serukan Prabowo Atasi Rob Segera
“Maka, tentu, ini harus menjadi konsen Pemerintah Kota Tegal,” tegas Kusnendro di Komplek Gedung Parlemen.
Putra daerah Muarareja itu mengemukakan, jika ada kemauan, keberhasilan penanganan rob bukan hal yang mustahil.
Ini berkaca dari berbagai program besar yang pernah dilaksanakan Pemerintah Kota Tegal yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tegal, sehingga APBD Kota Tegal juga dapat dialokasikan secara bertahap untuk menangani rob, di samping tetap berusaha meminta anggaran dari Pemerintah Pusat dan Provinsi.
“Jika mau, bisa saja anggaran APBD Kota Tegal digelontorkan untuk penanganan rob secara bertahap,” terang Kusnendro.
BACA JUGA:Pemprov Jateng Terus Lakukan Berbagai Upaya Atasi Rob Demak
BACA JUGA:Antisipasi Penyakit Kulit, Dokter Spesialis Pemprov Jateng Periksa Warga Terdampak Banjir Rob Demak
Menurut Kusnendro, penanganan rob di Kota Tegal tentu saja tidak harus meniru Pekalongan yang telah mendapatkan anggaran dari Pemerintah Pusat senilai Rp1 triliun lebih karena menjadi Proyek Strategis Nasional.
Namun, Pekalongan juga perlu mengeluarkan anggaran dari APBD mereka sendiri dengan jumlah yang tidak sedikit untuk melakukan perawatan. Setahun, anggaran perawatan yang harus dikeluarkan mencapai Rp5 miliar.
“Karena itu, perlu mapping. Tidak harus sama dengan Pekalongan,” sebut politisi yang mendapat gelar Kanjeng Raden Tumenggung dari Keraton Surakarta itu.