DPA 2026 Diserahkan Sebesar Rp 5,86 Triliun, Agustina Ingatkan OPD Efektif Kelola Anggaran

SEMARANG, Diswayjateng.com – Pemerintah Kota SEMARANG resmi menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2026 kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Penyerahan dilakukan langsung oleh Wali Kota SEMARANG, Agustina Wilujeng Pramestuti, di Gedung Lokakrida Lantai 8 Balai Kota SEMARANG. 

Penyerahan DPA ini menandai dimulainya pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Kota Semarang tahun 2026. Agustina menyampaikan, DPA diserahkan setelah mendapat pengesahan dari DPRD dan persetujuan Gubernur Jawa Tengah. 

“Ini adalah proses penyerahan DPA karena sudah turun dari Gubernur, disahkan DPRD, dan hari ini diserahkan kepada masing-masing dinas untuk mulai persiapan pelaksanaan tahun anggaran 2026, termasuk bagi para penerima hibah,” ujar Agustina, kepada Disway jateng, Selasa, 30 Desember 2025. 

Dalam kesempatan tersebut, Agustina memaparkan bahwa total pagu APBD Kota Semarang Tahun 2026 mencapai Rp 5.860.173.199.499 atau sekitar Rp 5,86 triliun. Angka ini meningkat 2,82 persen dibandingkan APBD 2025. Sementara itu, dana transfer dari pemerintah pusat tercatat sebesar Rp 1.405.080.804.400 dan mengalami penurunan sebesar 12,61 persen. 

BACA JUGA:Kunjungan Wisatawan ke Semarang Tembus 268 Ribu Selama Libur Akhir Tahun, Okupansi Hotel Sempat di Atas 90 %

BACA JUGA:Pemkot Semarang Pertimbangkan Beli Lahan Gedung Sarekat Islam untuk Percepat Revitalisasi

“Penurunan dana transfer ini menjadi sinyal bahwa kita harus bekerja lebih mandiri, cermat, efektif, efisien, dan inovatif dalam mengelola keuangan daerah,” tegasnya. 

Wali Kota juga menekankan pentingnya pengendalian dan monitoring anggaran secara berkala. Ia menegaskan tidak akan ragu memberikan sanksi kepada OPD dengan realisasi anggaran rendah. 

“Kepala OPD wajib melakukan pengendalian dan monitoring belanja secara periodik. Saya juga akan memonitor langsung. Bagi OPD dengan realisasi rendah, sanksinya mulai dari teguran tertulis hingga pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). TPP diukur berdasarkan prestasi kerja, bukan sekadar kehadiran,” katanya. 

Untuk arah pembangunan 2026, Pemkot Semarang menetapkan dua prioritas utama, yakni penguatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan kota, serta penguatan ketahanan pangan. Agustina menyebut pengendalian banjir menjadi fokus utama, seiring berbagai intervensi yang telah dilakukan bersama pemerintah pusat dan provinsi. 

BACA JUGA:Wali Kota Semarang Minta Antisipasi Ketat Usai Tewasnya Kader Pagar Nusa di Flyover Ganefo

BACA JUGA:Personel Polres Semarang Gotong Royong Pembuatan Jembatan Kali Sigandul

“Kita berharap pengendalian banjir di Semarang semakin baik. Hujan akhir tahun ini sudah tidak terlalu heboh karena ada intervensi, termasuk di wilayah timur. Ini juga berkaitan dengan penanganan wilayah Demak, sehingga harus diselesaikan secara terintegrasi,” jelasnya. 

Ia juga menyinggung penanganan tanggul di sungai Plumbon yang sempat jebol beberapa kali. Menurutnya, Pemkot telah melakukan penanganan darurat bersama BPBD, sementara perbaikan permanen menjadi kewenangan Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (BPWS). 

Sumber: