3,4 Juta Keluarga di Jateng Akan Terima Bansos Senilai Rp12,4 Triliun

Minggu 01-06-2025,21:54 WIB
Reporter : Umar Dani
Editor : Wawan Setiawan

WONOSOBO, diswayjateng.id — Kabar baik bagi masyarakat Jawa Tengah. Pemerintah pusat akan menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada 3,4 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di provinsi ini.

Menteri Sosial Syaifullah Yusuf menyampaikan kabar tersebut saat kunjungan kerja ke Wonosobo, Minggu 1 Juni 2025

Menurutnya, total anggaran yang disiapkan untuk program bansos di Jawa Tengah mencapai Rp12,396 triliun.

BACA JUGA:Insiden Tembok Roboh Warnai Kunjungan Mensos di Semarang

"Harapannya, seperti arahan Presiden, kemiskinan ekstrem bisa ditekan hingga nol persen pada 2026, dan kemiskinan umum turun di bawah 5 persen pada 2029," kata Syaifullah, yang akrab disapa Gus Ipul, dalam pertemuan bersama pilar-pilar kesejahteraan sosial di Pendopo Kabupaten Wonosobo.

Gus Ipul menegaskan pentingnya koordinasi antara pemerintah dan para pendamping sosial agar program berjalan efektif. 

Presiden Prabowo Subianto, kata dia, telah menginstruksikan agar semua program pemerintah pusat dan daerah disinergikan sejak awal.

BACA JUGA:Menteri Sosial Ajak Bupati Pemalang Kerja Terarah, Terpadu dan Berkelanjutan

"Semua harus dimulai dari data yang sama. Setelah itu, baru masuk ke perencanaan, implementasi, dan monitoring-evaluasi. Outcome-nya harus betul-betul dirasakan masyarakat," tegas Gus Ipul.

Saat ini, pilar-pilar kesejahteraan sosial di Jawa Tengah terdiri dari 4.986 Pendamping PKH, 543 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK),

5.333 Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), 1.064 anggota Tagana, 28 Pelopor Perdamaian (Pordam), dan 111 Pendamping Rehabilitasi Sosial.

Mereka menjadi ujung tombak dalam proses verifikasi dan validasi data.

BACA JUGA:Pemkab Wonosobo Komitmen Pengentasan Kemiskinan Jadi Prioritas Utama di Tahun 2025

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi yang hadir dalam kesempatan itu juga menekankan pentingnya sinkronisasi data antara pemerintah pusat dan daerah.

"Kolaborasi dalam pemutakhiran data sangat penting agar intervensi pembangunan, khususnya untuk menurunkan kemiskinan ekstrem, bisa dilakukan secara bersama dan tepat sasaran," ujar Luthfi.

Kategori :