Ia menyoroti perlunya reformasi birokrasi, termasuk peningkatan jumlah staf sekretariat serta perbaikan fasilitas kantor agar lebih representatif dan mendukung kerja pengawasan.
Dalam evaluasi proses perekrutan, Euis menilai bahwa tahapan pembentukan badan adhoc dan pengawasan tahapan pemilu masih sering tumpang tindih.
BACA JUGA:Pilkada 2024 Kota Semarang, Dua Paslon Deklarasikan Pemilu Damai
Selain itu, regulasi yang ada dinilai kurang berpihak pada perempuan, karena hanya mengatur kuota 30 persen tanpa memastikan keterpenuhan secara substansial.
Sebelumnya, Anggota Bawaslu Kota Semarang, Maria Goreti J.R.H., dalam sambutannya mengapresiasi kerja sama berbagai pihak dalam pengawasan Pemilihan Serentak 2024 di Kota Semarang.
Ia menegaskan bahwa meskipun Kota Semarang menjadi salah satu daerah yang mengikuti sidang sengketa di Mahkamah Konstitusi, secara umum pengawasan pemilihan telah berjalan dengan baik.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh perwakilan partai politik, Kesbangpol Kota Semarang, organisasi masyarakat, organisasi mahasiswa, Karang Taruna, kelompok disabilitas