PATI, diswayjateng.id- Pemkab Pati kini melakukan efisiensi dan realokasi APBD 2025 fokus pada penanganan infratruktur jalan. Alasannya, karena kerusakan infrastruktur jalan di setiap kecamatan rusak berat. Karena itu,perbaikannya tidak mungkin bisa ditunda lagi.
Penegasan itu dikatakan Bupati Pati Sudewo, saat memberikan pengarahan tentang penyesuaian pendapatan dan efisiensi belanja daerah dalam APBD tahun 2025.
Agenda itu dihadiri Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD beserta anggota, Wakil Bupati, Forkopimda, Sekda, para Asisten, Kepala OPD, Camat, Kabag dil lingkungan Setda, Lurah dan Kepala Desa se-Kab.Pati dan sejumlah tamu undangan.
Bupati Sudewo mengatakan, efisiensi dan realokasi anggaran berpedoman pada Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Inpres, dan surat edaran Menteri Keuangan dan Mendagri dan surat edaran bersama Menteri Keuangan dan Mendagri.
“Kami lakukan efisiensi dan realokasi untuk fokus pada penanganan infratruktur jalan karena kondisi kerusakan infrastruktur jalan dalam jumlah yang banyak di setiap kecamatan,” ujar Sudewo, Jumat (14/3/2025).
Ibarat orang sakit, kata Sudewo, infrastruktur jalan Kabupaten kini kondisinya sudah kritis, kronis, dan tidak mungkin akan bisa sembuh dengan obat generik.
"Ibaratnya harus rawat inap, harus dengan penanganan ekstra dan dengan dokter spesialis. Ya ibaratnya seperti itu", tambahnya.
Sudewo berjanji menangani jalan yang rusak parah secara langsung, secara tuntas dan tidak tambal sulam. Bahkan kalau bisa dengan rigid hotmix atau rigid beton.
Bupati Sudewo mengaku, anggaran sudah disahkan kemudian tahapan berikutnya adalah penyerapan anggaran dan penggunaan anggaran dengan APBD.
"Kita rencanakan dalam waktu 4-5 bulan sudah selesai, barangkali nanti ada dukungan dari pemerintah provinsi kita harus menyiapkan waktu dan menyiapkan tenaga lagi untuk melakukan itu", tambah Sudewo.
Bupati Sudewo berharap APBD tahun 2025 terserap secara cepat. Kemudian terlaksana secara kilat, namun harus tetap sesuai dengan spesifikasi.
"Anggaran di tahun 2025 harus selesai di tahun 2025, kalau bisa akhir Desember harus semuanya selesai baik pekerjaan fisik maupun keuangan", tambahnya.
Arahan dari menteri dalam negeri dan menteri keuangan, imbuh Sudewo, dimana ada efisiensi yang disesuaikan dengan kondisi daerahnya.
“Bilamana kondisi daerah membutuhkan infrasruktur jalan atau pelayanan yang sifatnya dasar misalnya untuk kesehatan, pendidikan dan Stunting, tentu hal itu akan menjadi prioritas,” tukasnya.