Anggota Komisi C DPRD Jateng, A Baginda, menekankan pentingnya akurasi data dan pendampingan dalam pelaksanaan program ini.
“Program ini sangat baik, tapi harus dipastikan benar-benar tepat sasaran agar tidak ada kesalahan dalam penyaluran bantuan.
Selain itu, masyarakat penerima juga perlu diberikan pendampingan dan pelatihan usaha agar mereka memiliki penghasilan yang stabil untuk membayar cicilan rumah,” katanya.
Sementara itu, Direktur Utama Jamkrida Jakarta, Agus Supryandi, menegaskan bahwa meskipun program ini menawarkan skema kredit ringan, tetap ada kewajiban pembayaran yang harus dipenuhi oleh penerima bantuan.
BACA JUGA:Ketua DPRD Jateng Dorong Media Massa Beradaptasi dengan Perubahan
“Utang tetaplah utang dan harus dibayarkan. Oleh karena itu, proses seleksi penerima bantuan harus dilakukan dengan ketat agar tidak menimbulkan kredit macet. Jamkrida akan hadir sebagai penjamin dalam proses ini, tetapi tetap diperlukan persetujuan dan mekanisme yang jelas,” tegasnya.
Senada dengan itu, Direktur Utama Jamkrida Jateng, Nasir Siregar, mengungkapkan bahwa jumlah usaha produktif di Jawa Tengah cukup besar, sehingga pencocokan data harus dilakukan dengan cermat agar pendanaan bisa berjalan lancar.
“Dengan banyaknya usaha produktif di Jateng, diharapkan program ini bisa tepat sasaran sehingga proses pembiayaan dan pengangsuran kredit berjalan lebih lancar,” ujarnya.
Anggota Komisi C, Maria Tri Mangesti, menambahkan bahwa jika skema DP 0% diterapkan, maka validitas data penerima harus benar-benar diperhatikan.
“Program ini sangat baik, tetapi harus diantisipasi kemungkinan kredit macet. Karena itu, kita harus memastikan data penerima benar-benar valid dan berdasarkan kebutuhan yang riil, bukan sekadar asal tunjuk,” tutupnya.