"Kami sangat mengerti kekecewaan teman-teman, namun kembali lagi, kami mengajak teman-teman lebih mengutamakan untuk audiensi timbang aksi kejalan," ucapnya.
BACA JUGA:BKD Blora Beri Pelayanan dan Pendampingan untuk Tenaga Honorer Peserta Seleksi CPNS
"Karena dalam audiensi bisa mendiskusikan persoalan yang ada dengan menghadirkan dari Kemenpan, BKN, Kemdagri (Kementrian Dalam Negeri), DPR RI serta para aliansi honorer yang ada," terangnya.
Jika tetap ingin menyerukan kekecewaannya Abdul pun mempersilakan, karena itu keputusan masing-masing. Kendati demikian, Ia meminta agar disampaikan dengan sopan serta mengingat akan dampaknya termasuk jangan terprovokasi.
"Jika ingin menyampaikan kekecewaan saya minta teman-teman sampaikan dengan sopan, terutama bila di media sosial. Kebijakan ini memang terlihat tidak populer, sehingga banyak yang pasti "ngobong-ngobongi" kita, jangan terprovokasi," ucapnya.
Pro kontra pun didapati sejak kebijakan tersebut disampaikan oleh Menpan-RB. Beberapa pihak yang tidak berkenan disebutkan namanya menyampaikan alasannya kepada diswayjateng.id. Alasan sudah resign dari perusahaan dan menuding karena efisiensi anggaran untuk MBG.
BACA JUGA:Kekurangan Air Bersih, Satgas TMMD Buat Sumur Bor Bagi Desa Bandungrejo Demak
BACA JUGA:Polisi Gandeng Tim Labfor Selidiki Kebakaran di Hotel Grand HAP Solo
"Ini kebijakan yang tidak manusiawi. Karena saya April sudah diminta siap-siap di instansi saya diterima CPNS maka saya resign dari kerjaan saya di Surabaya. Tapi ternyata apa? Mundur Oktober, itu berarti 7 bulan saya nganggur," ucap DW (26).
"Saya mundur dari kerjaan saya untuk siap mengabdi. Di perusahaan lama gaji saya pas-pas an ga ada tabungan banyak, terus keluar karena mundur, otomatis tidak ada pesangon. Lalu anak istri saya makan apa selama 7 bulan ini?," ucap MB (30).
Sementara CPPPK merasa tidak berani menyampaikan karena mengaku posisi mereka saat ini rawan dan bisa terjadi pembatalan kapanpun.
"Kalo mau misuh-misuh dan turun ke jalan ga berdampak dibatalkan saya mau. Ya, jangan salahkan kami kalo menuding ini karena kebijakan Presiden soal MBG yang belum siap, kami toh yang jadi kena dampaknya," ucap KSD (34).
BACA JUGA:Pabrik Daur Ulang Plastik di Mojosongo Terbakar, Kerugian Masih Dihitung
BACA JUGA:Selesai Diperbaiki, Dua Jalur Rel di Grobogan Sudah Dapat Dilalui Kereta, Perjalanan Kembali Normal
Terkait penundaan pengangkatan ini, PNS yang pada masa covid mengalami penundaan mengatakan bahwa reaksi CPNS dan CPPK 2024 berlebihan karena pada saat pandemi penundaan dilakukan lebih lama. Hal tersebut pun disanggah oleh NM (30) CPNS 2024.