Gubernur Jateng Dorong Pemenuhan Hak Anak Pekerja Perempuan dan Perbaikan Infrastruktur

Kamis 06-03-2025,13:15 WIB
Reporter : Umar Dani
Editor : Wawan Setiawan

KUDUS, Diswayjateng.id – Pemenuhan hak anak pekerja perempuan menjadi salah satu isu utama yang diangkat dalam pertemuan antara Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, dengan perwakilan buruh di Kudus.

Perwakilan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman (FSPRTMM)  Kudus, Agus Purnomo, menyampaikan bahwa pekerja perempuan kerap menghadapi kendala dalam mengasuh anak mereka saat bekerja.

Menurut Agus, para pekerja harus mengeluarkan biaya penitipan anak antara Rp20-35 ribu per hari. Jika pulang kerja hingga sore, biayanya bisa mencapai Rp40 ribu per hari.

"Kami berharap pemerintah memberi perhatian agar pekerja lebih fokus dalam bekerja,” ujar Agus di depan Gubernur Jateng.

BACA JUGA:Persoalan Sampah dan Distribusi Gas di Kudus Ditata Ulang

Selain itu, Agus menyoroti pentingnya pemenuhan gizi bagi anak-anak pekerja perempuan.

Menurutnya, program penitipan anak dapat dikombinasikan dengan program pemenuhan gizi agar tumbuh kembang anak lebih optimal.

Isu lain yang diangkat adalah perbaikan infrastruktur jalan di jalur Pantura Timur, termasuk penerangan jalan.

Agus menilai kondisi jalan yang baik dan terang sangat penting untuk keamanan pekerja, terutama yang berangkat sebelum matahari terbit.

BACA JUGA:Upaya Kikis Kemiskinan, Gubernur Jateng Gelontorkan Berbagai Bantuan Sosial

Menanggapi hal ini, Gubernur Ahmad Luthfi mengungkapkan rencana Pemprov Jateng untuk membangun layanan day care di kawasan industri.

Program ini diharapkan dapat mendukung kesejahteraan pekerja dan meningkatkan produktivitas mereka.

“Kita akan buat Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur penyediaan day care di kawasan industri. Dengan begitu, pekerja bisa lebih tenang dan produktif,” kata Luthfi.

BACA JUGA:Gubernur Jateng Pantau Harga Pangan di Jepara, Pastikan Stabil Jelang Lebaran

Selain isu ketenagakerjaan, Luthfi juga menerima aspirasi mengenai normalisasi sungai untuk mengurangi risiko banjir.

Kategori :