Nur Hidayat mengusulkan penerapan teknologi informasi (IT) dalam Pilkada untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya.
Ia mencontohkan pengalamannya di Ekuador, di mana pemilih cukup datang ke TPS, memindai identitas, dan hasilnya langsung terintegrasi hingga tingkat nasional.
Dengan cara ini, tahapan seperti PPS, PPK, hingga KPU provinsi dapat diminimalisasi.
Namun, ia mengakui bahwa penerapan IT dalam Pilkada membutuhkan investasi besar dan menghadapi risiko serangan siber.
"Ini soal kebiasaan. Sistem berbasis IT bisa diaudit dan akan lebih efektif dibandingkan Pilkada melalui DPRD. Transformasi juga diperlukan bagi lembaga seperti Bawaslu," tutupnya.