"Semua pihak harus duduk bersama dan menyampaikan fakta yang sebenar-benarnya," imbuhnya.
Polemik ini menjadi perhatian besar karena menyangkut masa depan atlet muda yang berprestasi di Kota Pekalongan. Pemerintah daerah, melalui Dinparbudpora, menyatakan komitmennya untuk mendukung pembinaan atlet sejak usia dini.
"Regenerasi atlet adalah prioritas kami, dan semua harus berjalan sesuai aturan agar hasilnya maksimal," tutup Aaf.
Sebelumnya, polemik Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) Kota Pekalongan kembali ditanggapi Yudi, orangtua dari Fareno Khiar Aghadhira, atlet badminton berbakat juara 1 Popda Kota Pekalongan.
Ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap sistem penyelenggaraan olahraga yang dinilai kurang transparan.
Dalam pernyataannya, Yudi menegaskan pentingnya kejelasan sistemik dalam ajang olahraga pelajar.
"Kita tidak harus menuntut berangkat tahun 2025 atau tidak, karena kita tidak tahu juknis 2025 Popda Provinsi Jawa Tengah belum keluar. Saya berharap lebih transparan, pengelolaan sistem lebih jelas, jenjang sistem pertandingan anak-anak juga jelas," ujarnya, Minggu 8 Desember 2024.
Permasalahan krusial yang diangkat adalah mekanisme seleksi yang dinilai tidak sesuai dengan spirit Popda.
Yudi mempertanyakan logika pemilihan peserta, terutama terkait pengiriman peserta dari klub dibandingkan sekolah.
"Kalau yang berangkat juara walikota cup trus ngapain ada popda kota. Lebih baik dibubarin saja. Popda kan mewakili kota bukan mewakili club," tegasnya.
Orangtua atlet berbakat ini khawatir mekanisme yang tidak transparan dapat berdampak negatif pada psikologis anak-anak.
"Saya berharap jangan sampai kejadian-kejadian seperti ini mempengaruhi psikologis anak-anak. Pihak-pihak yang ada dalam sistem olahraga bekerja juga harus dengan hati," ungkapnya penuh empati.
Sebagai langkah konstruktif, Yudi menawarkan mediasi terbuka.
"Kami selaku orang tua Reno siap dimediasi. Ketemu PBSI, dinas, dan media. Ketemu di sekolah atau di luar sekolah bukan di dinas," tambahnya, menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan persoalan.
Beberapa poin kunci yang diusulkan Yudi meliputi Penyelenggaraan Popda Kota minimal 3 bulan sebelum Popda Provinsi, Seleksi berdasarkan asal sekolah, bukan klub. Lalu Transparansi dalam mekanisme pemilihan peserta dan Kejelasan juknis penyelenggaraan even.