SOLO, diswayjateng.id - Calon gubernur (Cagub) Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud bersama istri sowan ke kediaman Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), di Jalan Kutai Utara Nomor 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa, 3 Desember 2024.
Rudy mengunjungi Jokowi setelah berhasil meraih kemenangan dengan peroleh suara 56,44 persen versi quick count pada Pilkada Kaltim 2024.
Rudy Mas’ud mengatakan kedatangannya ke kediaman Jokowi untuk silaturahmi dan berterima kasih lantaran versi hitung cepat ia dinyatakan menang atas rivalnya di Pilgub Kaltim.
“Ya menghadap Pak Jokowi di kediaman beliau, kami mengucapkan terima kasih diterima di kediaman beliau. Kami dari Kalimantan Timur beserta istri datang ke sini untuk silaturahmi,” ujar Rudy, Selasa, 3 Desember 2024.
BACA JUGA:Tumbuh 1 Persen, KAI Daop 4 Semarang Mencatat Pada November 2024 Mencapai 1 Juta Penumpang
Dia mengaku salah satu faktor kemenangan Pilkada Kaltim saat dirinya bertemu Jokowi di Ibu Kota Nusantara (IKN). Dalam pertemuan itu, Rudy jug mengungkapkan sempat meminta nasehat dan saran untuk kepemimpinan Kaltim ke depan. Khususnya untuk mengakselerasi pembangunan wilayah dengan IKN.
“Banyak advice, tapi yang utama adalah bisa berdampingan dengan beliau, bercengkrama, itu sudah lebih dari segala-galanya kira-kira begitu,” kata dia.
Rudy menambahkan, masukan yang ia harapkan khususnya mengenai akselerasi terkait pembangunan untuk membangun IKN yang berada di wilayah Kalimantan Timur. Terutama pembangunan di wilayah yang menjadi gerbang masuk IKN.
“Untuk kedepannya kami sangat mengharapkan advice dari bapak Presiden ke-7 Republik Indonesia ini di dalam kegiatan berakselerasi pembangunan IKN untuk mendukung IKN yang merupakan wilayah otorita yang langsung di bawah presiden,” pungkasnya.
BACA JUGA:Di Bawah Target, Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pilkada Solo Hanya 73 Persen
Terpisah, Jokowi mengaku hanya silaturahim saja dengan Cagub Kaltim Rudy. Saat ditanya apakah membahas Ibu Kota Nusantara (IKN), Jokowi keduanya tidak membahas hal tersebut lantaran menurutnya itu merupakan kewenangan Pemerintah.
“Ya itu (IKN) urusannya pemerintah. Urusannya Kementerian PUPR, urusannya Bappenas, urusannya Kepala Otorita dan nanti tentu saja bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur,” kata dia.