"Kita belajar dari pengalaman ini. Koordinasi dengan penyedia armada akan diperketat, dan inspeksi kendaraan akan lebih teliti sebelum proses distribusi berikutnya," ungkapnya.
Proses distribusi logistik ini juga mendapat pengawalan ketat dari berbagai pihak.
“Kami dibantu kepolisian dan diawasi langsung oleh Bawaslu. Di tingkat kecamatan, ada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) yang ikut mengawasi,” jelas Susanto.
Ahmad Farikhin, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Batang, memastikan pengawalan dilakukan hingga ke tingkat TPS.
"Kami awasi dari gudang hingga logistik tiba di kecamatan. Setelah itu, Panwascam akan melanjutkan pengawasan ke tingkat desa dan TPS," katanya.
Meski insiden kerusakan armada sempat menunda distribusi selama beberapa menit, proses tetap berjalan lancar. Logistik berupa kotak suara, surat suara, tinta, hingga formulir penting lainnya berhasil diberangkatkan ke tujuan sesuai jadwal.
KPU juga menargetkan distribusi ini selesai hingga ke kecamatan paling lambat besok, 24 November 2024.
Ia juga mengapresiasi langkah cepat KPU dalam menangani kerusakan armada.
"Itu menunjukkan kesiapan mereka dalam menghadapi situasi darurat," pungkasnya.