PEKALONGAN, jateng.disway.id – Upaya Wahari (68), warga Desa Waru Lor, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, untuk mendapatkan kejelasan terkait dugaan kejahatan pertanahan yang dialaminya, berujung buntu.
Wahari yang hanya berharap mendapatkan salinan data dari Notaris Ida Rosida yang membalik nama sertifikat tanahnya, tetapi malah disarankan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan.
"Saya kemari hanya ingin meminta fotokopi data-datanya saja, tidak ada niatan menyalahkan siapapun," ucap Wahari yang ditemani pengacaranya, Didik Pramono, dalam pertemuan di kediaman Notaris Ida Rosida, Kamis 7 November 2024.
Meski ada dorongan untuk menggugat, Wahari mengaku tidak ingin membawa kasus ini ke ranah hukum.
BACA JUGA: Diduga Terlibat Mafia Tanah, Tujuh Pejabat BPN Ditetapkan sebagai Tersangka
BACA JUGA: Nirina Zubir Ogah Mundur, Maju Terus Pantang Mundur Lawan Mafia Tanah
Alasannya sederhana, ia tidak punya biaya untuk proses pengadilan yang rumit dan memakan waktu.
"Saya hanya bertanya apakah yang saya lakukan ini salah atau tidak," katanya.
Dalam upaya klarifikasi ini, Wahari turut didampingi oleh Teguh, mantan Kepala Desa Waru Lor yang ikut memperjuangkan kejelasan atas permasalahan yang dihadapi warganya.
Teguh menyebutkan bahwa kehadirannya di situ semata-mata untuk mengetahui pihak-pihak di desa yang terlibat dalam perubahan nama sertifikat tanah tersebut.
"Sebagai mantan kepala desa, saya ingin tahu siapa saja yang terlibat waktu itu. Kami tidak datang untuk demo atau membuat keributan. Mereka semua keluarga Pak Wahari," jelas Teguh.
Menurut Teguh, Wahari tak pernah memberikan kuasa kepada kakaknya untuk mengubah nama sertifikat tanah tersebut.
Ia menegaskan bahwa keinginan Wahari hanya sebatas mencari kejelasan, bukan untuk menggugat.
"Kalau tidak ada data yang bisa kami peroleh, ya kami akan pulang. Kami hanya mencari kejelasan," tambahnya.
Konflik data antara pihak Wahari dan Notaris Ida Rosida kian memperkeruh persoalan.