DISWAYJATENG, PEMALANG - Dana bantuan hibah untuk penyelenggaraan dan pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Pemalang telah menjadi kesempatan bersama. Baik Pemerintah Kabupaten bersama DPRD. Kesepakatan itu terjadi saat dilakukan pembahasan-pembahasan di gedung DPRD.
Ketua DPRD Kabupaten Pemalang Tatang Kirana mengatakan, soal dana bantuan hibah untuk penyelenggaraan dan pengawasan Pilkada atau pemilihan bupati dan wakil bupati Pemalang itu sudah melalui pembahasan-pembahasan di DPRD.
BACA JUGA:Jangan Takut! Lakukan 8 Cara Ini Menghadapi Debt Collector Pinjol, Tak Perlu Emosi
Untuk selanjutnya, akan dirapatkan kembali dalam rapat Badan Anggaran, termasuk hasil evaluasi gubernur. Menurutnya, dana bantuan hibah untuk penyelenggaraan dan pengawasan pemilihan bupati dan wakil bupati Pemalang itu, semua sudah selesai dan clear. Karena sudah melalui pembahasan yang panjang dalam rapat-rapat DPRD.
"Dana bantuan hibah untuk penyelenggaraan dan pengawasan pemilihan bupati dan wakil bupati Pemalang. Sudah selesai pembahasannya dalam APBD tahun 2024. Bahkan semua sudah clear tinggal ditetapkan,"katanya.
BACA JUGA:Ini Dia! Daftar Bank yang Bisa beri Pinjaman Kredit Tanpa Jaminan, Syarat Mudah dan Tanpa Agunan
Besarnya dana bantuan hibah untuk penyelenggaraan dan pengawasan pemilihan bupati dan wakil bupati Pemalang yang nilainya cukup besar tidak lepas adanya dukungan dari DPRD. Adapun besarnya masing-masing untuk KPU Rp50, 5 miliar dan Bawaslu sebesar Rp10,8 miliar. Dana bantuan hibah tersebut agar dipergunakan sebaik-baiknya untuk penyelenggaraan maupun pengawasan.
"Harapannya pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2024 nantinya dapat sukses berjalan dengan baik, lancar, aman dan damai," tandasnya.