KSP Terus Mengawal Pembentukan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

Kamis 05-01-2023,10:31 WIB

Reporter : Steven TH

Editor : Steven TH

Jakarta (DiswayJateng) - Jaleswari Pramodhawardani, Deputi V Kepala Staf Kepresidenan menyambut baik

kedatangan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) di Bina Graha, Kompleks Istana, Rabu (4/1). “KSP terus mengawal pembentukan RUU PPRT yang sekarang ini sedang ada dalambprogram legislasi nasional prioritas 2023 sebagai RUU inisiatif DPR RI. Kolaborasi baik antara delapan kementerian dan lembaga dalam Gugus Tugas Percepatan Pembentukan RUU PPRT diharapkan dapat melanjutkan keberhasilan pengesahan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual ( UU TPKS),” ujar Jaleswari Pramodhawardani, dalam keterangan pers, Kamis (5/1). Gugus Tugas Percepatan Pembentukan RUU PPRT telah melaksanakan beberapa kali diskusi dan konsinyering pembahasan RUU PPRT dan menghasilkan strategi komunikasi publik dan komunikasi politik sambil terus menerima masukan dari organisasi masyarakat sipil. Urgensi pembentukan RUU PPRT ini adalah bukan hanya untuk melindungi pekerja rumah tangga, tetapi juga memberikan kerangka regulasi terkait hak dan kewajiban bagi pekerja, pemberi kerja, dan penyalur pekerja rumah tangga. “Kami mengapresiasi KSP, yang selama ini menerima aduan, mendengarkan pekerja rumah tangga korban kekerasan dan menginisiasi Gugus Tugas Percepatan Pembentukan UU PPRT. Kami terus menyuarakan aspirasi dan meminta dukungan,” ungkap Siti Muslihah, perwakilan dari Jala PRT yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk UU PPRT. Dalam audiensi tersebut, salah satu perwakilan pekerja rumah tangga bernama Sri Siti Marni mengungkapkan kekerasan yang sempat dia alami dan mengharapkan kasus tersebut dapat menjadi refleksi urgensi percepatan pembentukan RUU PRT. “Adanya UU PPRT dapat memberikan perlindungan, agar teman-teman yang lain tidak mengalami apa yang saya alami. Kami mengharap dukungan Presiden untuk percepatan pembentukan RUU PPRT,” ujar Sri Siti Marni, perwakilan pekerja rumah tangga. “KSP akan melakukan komunikasi publik dan komunikasi politik terkait pembentukan RUU PPRT. Hal ini sesuai dengan salah satu agenda prioritas Presiden di tahun 2023 yaitu penguatan perlindungan hukum, sosial, politik dan ekonomi untuk rakyat. Kami mendorong kolaborasi secara paralel baik antar kementerian dan lembaga maupun dengan organisasi masyarakat sipil lain,”pungkas Jaleswari Pramodhawardani. (*)

Tags : #ruu pprt #pembantu rumah tangga #kantor staf presiden

Kategori :

KSP Terus Mengawal Pembentukan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

Terkait

Soal Putusan MK, KSP Tegaskan Pemerintah Tak Ikut Campur

KSP Terus Mengawal Pembentukan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

KSP Terus Pastikan Rekomendasi Tim PPHAM dan Arahan Presiden Terlaksana dengan Baik

KUHP Baru Berikan Perlindungan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan yang Jauh Lebih Baik

Pemerintah Penuhi dan Majukan Hak Masyarakat Hukum Adat Nusantara

Terpopuler

6 Situs Website Penghasil Uang yang Aman dan Terpercaya!

6 Cara Terbaru Menghasilkan Uang dari Nonton YouTube

Cara Mengaktifkan Fitur Dana Cicil di Aplikasi Dana Terbaru, Langsung Cair 1 Juta!

Cara Mengajukan Pinjaman Modal Usaha dari Pemerintah

Legasi Nana Sudjana 1,5 Tahun Memimpin Jawa Tengah

Terkini

3 Aplikasi Penghasil Uang

Cara Mengajukan Pinjaman Modal Usaha dari Pemerintah

6 Situs Website Penghasil Uang yang Aman dan Terpercaya!

Pasar Banjarsari Pekalongan Siap Beroperasi Usai Lebaran, Wamen PU Tinjau Progress Pembangunan

Jelang Pelantikan Wali Kota, Karangan Bunga Ucapan Terpampang Sepanjang Jalan Madukoro Kota Semarang