Pemerintah Penuhi dan Majukan Hak Masyarakat Hukum Adat Nusantara

Kamis 27-10-2022,07:00 WIB

Reporter : Steven TH

Editor : Steven TH

Jayapura (DiswayJateng) - KSP siap berkolaborasi bersama dengan multi pihak terkait pemenuhan dan pemajuan hak-hak masyarakat hukum adat nusantara.

Pernyataan tersebut diungkapkan Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani dalam Yo Riya atau Sarasehan “RUU Masyarakat Adat dan Masa Depan Masyarakat Adat Nusantara” pada Kongres Masyarakat Adat yang berlangsung di Wilayah Adat Tabi, pada Selasa (25/10). "KSP siap berkolaborasi, terutama isu mengenai masyarakat hukum adat sudah ada dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN tahun 2019-2024) yaitu , “Melindungi dan memajukan hak-hak masyarakat adat, mulai dari legal aspek, pemberdayaan ekonomi, perlindungan hukum, hingga pada pemanfaatan sumberdaya alamyang lestari”ungkap Jaleswari Pramodhawardani, dalam keterangan pers KSP, Kamis (27/10). Acara tersebut juga dihadiri oleh Rukka Simbolinggi selaku Sekjen AMAN, Arimbi Heroepoetri selaku perwakilan Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat, dan Hermina Mawa selaku PHKom Perempuan AMAN. Program Prioritas tersebut kemudian mengalir menjadi tiga proyek prioritas lintas kementerian dan lembaga yang saat ini terus dilaksanakan, yaitu Pengembangan Wilayah Adat sebagai Pusat Pelestarian Budaya dan Lingkungan Hidup, Pemberdayaan Masyarakat Adat dan Komunitas Budaya, dan Perlindungan kekayaan budaya komunal dan hak cipta. Program-program tersebut diampu oleh tujuh (7) kementerian dan lembaga,” tambah Jaleswari. Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Sandrayati Moniaga, memberikan apresiasi dan dukungan terhadap progres pembahasan masyarakat hukum adat di Indonesia. "Komnas HAM selalu mendorong terwujudnya pengakuan dan perlindungan hak bagi masyarakat hukum adat. Hari ini patut kita apresiasi, hak masyarakat adat mulai diakui," ujarnya. Saat ini, Komnas HAM Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Hak atas Tanah dan Sumber Daya Alam sebagai rujukan untuk pembaruan hukum di bidang tanah dan sumber daya alam, juga rujukan bagi aparat penegak hukum ketika mereka menangani berbagai konflik tanah dan sumber daya alam. Anggota Baleg DPR RI, Sulaiman L Hamzah, mengungkapkan siap berkolaborasi terutama mendorong RUU Masyarakat Hukum Adat untuk menjadi salah satu RUU dalam Prolegnas Prioritas tahun 2023. "Dalam dua periode pengawalan proses legislasi rancangan undang-undang, DPR siap berkolaborasi untuk formulasi strategi percepatan pembentukan RUU Masyarakat HukumbAdat,” ungkap Sulaiman. Sulaiman juga menambahkan, pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi tentang RUU Masyarakat Hukum Adat sudah disetujui oleh 8 dari 9 fraksi yang ada di DPR-RI. (*)

Tags : #masyarakat hukum adat #kantor staf presiden #jaleswari pramodhawardani

Kategori :

Pemerintah Penuhi dan Majukan Hak Masyarakat Hukum Adat Nusantara

Terkait

Soal Putusan MK, KSP Tegaskan Pemerintah Tak Ikut Campur

KSP Terus Mengawal Pembentukan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

KSP Terus Pastikan Rekomendasi Tim PPHAM dan Arahan Presiden Terlaksana dengan Baik

KUHP Baru Berikan Perlindungan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan yang Jauh Lebih Baik

Pemerintah Penuhi dan Majukan Hak Masyarakat Hukum Adat Nusantara

Terpopuler

Beras Basmati: Keseimbangan Rasa, Nutrisi Tepat untuk Pola Diet Sehat dan Lezat

Investor Daily Indonesia ESG Berikan 27 Apresiasi kepada 20 Perusahaan Terbaik dalam Terapkan ESG

Jelang Pilkada 2024, KPU Demak dan Masyarakat di Lakukan Umbul Doa dan Baca Yasin

Tiga Pelajar SMK di Semarang Jadi Korban Penembakan Polisi, Satu Meninggal Dunia

LBH Petir Desak Penyelidikan Independen Kasus Penembakan Siswa oleh Polisi

Terkini

8 Fitur Utama yang Tersedia di Twitter

Buka Puasa dan Doa Bersama, DPD PDI Perjuangan Wajibkan Berpuasa Selama 3 Hari Jelang Pencoblosan

Antisipasi Pungut Hitung Pilkada 2024, Bawaslu Wonosobo Petakan 22 Indikator Potensi Kerawanan TPS

Ormas dan LSM Desak Transparansi Polisi dalam Kasus Penembakan Siswa

Diserempet Mobil hingga Terjatuh, Guru Madrasah Ditembak Air Soft Gun