Pada akhir masa kontrak per 24 Agustus 2022, telah dilaksanakan pemeriksaan bersama hasil pekerjaan dengan nilai progres sebesar 98,50%, dalam hal ini pekerjaan belum 100%. Terhadap kekurangan progres sebesar 1,50% diberikan pemberian kesempatan untuk penyelesaian pekerjaan dengan denda sebagaimana termuat dalam ketentuan kontrak pekerjaan.
Idza melanjutkan, kebangkitan ekonomi Brebes makin terasa dengan terbitnya Perpres nomor 79 tahun 2019 yang akan memenuhi sarana dan prasarana Kawasan Industri Brebes (KIB). Berdasar Perpres tersebut mengisyaratkan tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang.
“Kawasan Industri Brebes masuk kategori Proyek Strategis Nasional (PSN), dengan luasan PSN 400 hektar," kata Idza.
Bupati dengan gigih memfasilitasi pendirian perusahaan dalam kurun waktu sepuluh tahun telah beroperasi sebanyak 15 perusahaan di Kawasan Industri Brebes (KIB). Sedangkan di Kawasan Peruntukan Industri Brebes (KPIB) sebanyak 30 perusahaan yang telah beroperasi.
“Mereka merupakan Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanam Modal Asing (PMA), ungkap Idza.
Berkembangnya KIB dan KPIB menambah gairah ekonomi masyarakat di sekitar pabrik. Seperti menjamurnya tempat kost, pedagang kaki lima dan tumbuhnya klaster perumahan hingga perbankan dan otomotif. Multi efek positif perekonomian, merupakan bagian dari pertumbuhan industrialisasi di Kabupaten Brebes.
Meski demikian, lahan pertanian di Kabupaten Brebes tidak tergerus karena masih tersedia dengan lahan yang sama luasnya ketika sebelum ada industrialisasi.
Dijelaskan Idza, luas lahan pertanian Brebes ada 62.524 hektar yang tetap dipertahankan. Luasan tersebut sangat produktif, terbukti Kabupaten Brebes mampu berkontribusi pada daerah lain di bidang pertanian, baik Padi maupun Bawang Merah. Produksi Bawang Merah sebanyak 401.615 ton, mampu menyangga 65,71 persen produksi Jawa Tengah dan berkontribusi 22,12 persen produksi Nasional. Sedangkan untuk produksi Padi 593.190 ton GKG (Gabah Kering Giling), mampu menyangga 6,19 persen produksi Jawa Tengah dan kontribusi 1,09 persen Nasional.
Lagi-lagi melalui perjuangan yang tak kenal lelah, selama tujuh tahun Pemerintah Kabupaten Brebes baru meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Tahun Anggaran 2019. Penghargaan tersebut menjadi bukti kinerja Pemkab Brebes yang akrual dan akuntabel. WTP diraih Kabupaten Brebes secara berurut selama tahun anggaran 2019, 2020, dan 2021.
Perjuangan mencapai opini WTP sangatlah berat, tanpa dukungan semua pihak tentu sulit untuk diraihnya. Prestasi WTP bukan tujuan akhir, melainkan awal kerja untuk menuju lebih baik lagi. Karena telah menjadi kewajiban setiap pemerintah daerah dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang terbaik. Dan mari kita pertahankan dan tingkatkan prestasi ini, ajak Idza.
Idza mengucapkan terima kasih kepada jajaran OPD Pemkab Brebes dan masyarakat dalam upaya pencapaian opini WTP. Hal ini menunjukan bukti bahwa sistem birokrasi di Brebes telah mencapai good and clean governance. Ketelitian dan kematangan dalam setiap program kegiatan merupakan poin penting. Seluruh tahapannya telah dilakukan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Selanjutnya, dari perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan anggaran sampai kepada pelaporan harus transparan dan akuntabel. Jangan lupa mengacu pada ketentuan yang berlaku. Baik secara administrasi maupun teknis, ujar Idza.
Periode 2, Idza juga membangun Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menjawab tantangan perubahan zaman, termasuk menyediakan tenaga kerja untuk Kawasan Industri Brebes. Peningkatan SDM diwujudkan dengan program Pendidikan Sepanjang Hayat guna menuntaskan anak-anak Brebes yang putus sekolah untuk melanjutkan sekolah meskipun di usia senja.
Hal yang membanggakan yaitu Kabupaten Brebes mewakili Asia Pacific pada KTT Open Government Partnership (OGP Global Summit). Ada dua program andalan yang dimiliki Kabupaten Brebes yakni Sambang Bansos dan Gerakan Kembali Bersekolah (GKB).
Idza memprogramkan SDM melalui bidang pendidikan, diantaranya dengan GKB dengan menerbitkan Peraturan Bupati (PerBup) Nomor 115 Tahun 2017.
Perbaikan pelayanan dasar dalam bidang pendidikan dengan gerakan mengembalikan Anak Tidak Sekolah (ATS) usia 7-21 tahun untuk kembali bersekolah sebagai upaya Pemerintah Kabupaten untuk peningkatan Angka Harapan Lama sekolah sebagai salah satu indikator IPM. Dari tahun 2017-2021 hasil yang dicapai atau anak yang bisa kembali bersekolah sebanyak 4.251 ATS.