Oleh: Dahlan Iskan
TERGANGGU lagi. Kegembiraan kita masih harus tertunda tahun ini - -gara-gara Irjenpol Ferdy Sambo dengan peristiwa Duren Tiganya.
Dua tahun terakhir perayaan kemerdekaan tenggelam oleh pandemi Covid. Kali ini tenggelam oleh gemuruh cinta segi tiga, segi empat, atau bahkan tidak bersegi sama sekali.
Merdeka!
Peristiwa besar sering bisa melahirkan perubahan besar. Kalau mau. Kalau bisa.
TNI sudah membuktikan di awal reformasi: berubah. Besar sekali. Sakit sekali. Tapi bisa. Sukses. Kembali ke barak. Tanpa gejolak politik yang besar.
Adakah peristiwa besar yang sampai menenggelamkan perayaan kemerdekaan ini melahirkan perubahan besar?
Merdeka!
Polisi sudah dipisah dari TNI. Agar tidak lagi jadi adik bungsu setelah TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Kegagalan Polri mereformasi diri bisa menimbulkan dampak yang dalam. Misalnya soal penempatan personel Polri yang bisa ke mana saja –termasuk ke jabatan politik itu.
Polri yang kini berada langsung di bawah presiden ternyata masih banyak sisi negatifnya. Polisi yang netral masih sulit diharap. Bahkan bisa menular. Kini mulai disuarakan perlunya TNI bisa mendapatkan penugasan sefleksibel Polri.
Yang menyuarakan itu bukan orang Duren Satu atau Dua. Yang bicara ini Jenderal Luhut B. Pandjaitan, menko yang terbanyak mendapat penugasan di luar bidangnya. "Saya sudah lama mengusulkan perubahan Undang-Undang TNI," ujar Luhut di Sentul, 5 Agustus lalu. Yakni UU Nomor 34 Tahun 2004. "Yakni sejak saya menjabat Menko Polhukam," tambahnya.
Luhut ingin anggota TNI bisa ditugaskan di kementerian. Atau lembaga negara lain. Tentu atas permintaan dari institusi tersebut. Juga harus mendapat persetujuan Presiden.
Luhut melihat sekarang ini begitu banyak bintang di lingkungan TNI. Kalau mereka bisa ditugaskan di kementerian atau lembaga, TNI akan sangat efisien. "Yang perlu dijaga, jangan sampai sesama bintang berkelahi untuk mendapat penugasan itu," katanya.
Luhut memberi contoh di Kemenko yang ia pimpin. "Saya tidak bisa mendapat bantuan tenaga dari TNI. Yang bisa dari Polri," katanya. Polri bisa ditempatkan di mana-mana. Bahkan termasuk di perhubungan –yang di zaman dulu identik dengan ''jatah'' TNI-AL atau TNI-AU.
Kalau penempatan seperti itu dimungkinkan maka tidak semua perwira tinggi berebut menjadi KSAD. "Di luar negeri perwira militer bisa ke mana saja," katanya.
Tidak ada nada cemburu di pernyataan Luhut. Atau ada. Tergantung yang siapa yang merasakan.