Nina Minta Aduan Program MBG di Salatiga Dilakukan Tindakan Secepat Mungkin

SALATIGA, diswayjateng.id - Wakil Wali Kota Salatiga, Nina Agustin, menekankan pentingnya mekanisme pengaduan yang jelas dan mudah diakses masyarakat terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

"Karena saya ingin setiap ada aduan bisa dilakukan tindakan secepat mungkin," kata Nina dalam rapat koordinasi Satuan Tugas (Satgas) MBG Kota Salatiga di Ruang Wakil Wali Kota Salatiga, Rabu 23 September 2026.

Rapat tersebut turut dihadiri Kepala Perangkat Daerah terkait serta tim Satgas MBG Kota Salatiga.

Diungkapkan Nina, Pemerintah Kota Salatiga akan terus memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG khususnya operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Kota Salatiga. 

BACA JUGA: Rakor Kecamatan Berdaya, Nina Agustin : Momentum Perkuat Peran Kecamatan

BACA JUGA: Beri Peringatan Keras ke Seluruh SPPG di Salatiga, Ketua Satgas MBG Nina Agustin Ancam Menghadap BGN

Menurut dia, pengawasan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan sekaligus memberikan respons cepat terhadap berbagai laporan dan keluhan yang disampaikan masyarakat.

"Keberadaan layanan aduan menjadi salah satu langkah penting agar setiap laporan terkait pelaksanaan MBG dapat segera diterima dan ditindaklanjuti," ungkap Nina. 

Dalam rapat itu, Nina meminta agar  pemenuhan standar operasional SPPG terus diperhatikan. Termasuk pengelolaan limbah dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL). "Pengawasan perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan setiap SPPG memenuhi ketentuan yang berlaku," ujarnya. 

BACA JUGA: Tanda Tresna Pemkot Salatiga, Nina Agustin Serahkan Insentif kepada Satlinmas

BACA JUGA: Kemarau Panjang, Ida Nurul Farida Gandeng PDAM Salatiga Salurkan 2 Tangki Air Bersih ke Warga Nyemoh Semarang

Pengawasan tidak hanya dilakukan ketika muncul persoalan, tetapi juga melalui evaluasi rutin untuk memastikan setiap SPPG menjalankan operasional sesuai standar yang ditetapkan.

Menurut dia, pelibatan camat dan perangkat kewilayahan juga diperlukan untuk memperkuat komunikasi dengan masyarakat. Ketika terdapat keluhan, masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai perkembangan penanganannya melalui perangkat wilayah yang memahami kondisi di lapangan.

"Kalau ada laporan, jangan sampai terputus. Mereka yang lebih paham wilayahnya untuk melaporkan permasalahan," imbuhnya.

Sumber: