Data Bansos Masih Polemik, Digitalisasi Jadi Taruhan Baru di Tegal

SLAWI, diswayjateng.com - Kabupaten Tegal mulai menapaki babak baru dalam penyaluran bantuan sosial (bansos). Di tengah polemik data penerima bansos yang kerap memicu gesekan di tingkat desa, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tegal kini bertaruh pada digitalisasi sebagai solusi.

Bupati Tegal, Ischak Maulana Rohman, menegaskan bahwa digitalisasi bansos bukan sekadar tren, melainkan langkah strategis untuk membenahi tata kelola bantuan agar lebih transparan, efektif, dan tepat sasaran.

“Selama ini dinamika data penerima masih sering terjadi di lapangan. Ini yang ingin kita benahi lewat sistem yang lebih terintegrasi,” ujarnya saat menerima kunjungan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah di Rumah Dinas Bupati Tegal, Kamis (16/4/2026).

Menurut Ischak, Pemkab Tegal menyatakan kesiapan penuh mendukung uji coba (piloting) digitalisasi bansos. Koordinasi lintas perangkat daerah telah disiapkan, termasuk komitmen untuk terbuka terhadap arahan pemerintah pusat.

"Kami siap menerima masukan agar pelaksanaan ke depan berjalan sesuai tujuan. Ini juga jadi pembelajaran penting bagi daerah,” tegasnya.

Kabupaten Tegal sendiri masuk dalam 42 kabupaten/kota yang ditunjuk sebagai lokasi perluasan uji coba program ini. Penunjukan tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat sosialisasi yang dipimpin Menteri Dalam Negeri pada Februari 2026.

Perwakilan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Muhammad Nuh Al Azhar, menjelaskan bahwa digitalisasi bansos merupakan bagian dari percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), khususnya di sektor perlindungan sosial.

Ia menyebut, skema digitalisasi ini tidak sederhana. Prosesnya dimulai dari registrasi calon penerima berbasis data kependudukan, dilanjutkan verifikasi kelayakan melalui integrasi data lintas kementerian dan lembaga, hingga penyaluran bantuan secara digital.

“Pendekatan piloting dipilih karena lebih realistis untuk negara dengan cakupan wilayah luas seperti Indonesia. Dengan uji coba, potensi kendala bisa diminimalkan sebelum diterapkan secara nasional,” ujarnya.

Integrasi data tersebut diharapkan mampu menekan dua persoalan klasik bansos: inclusion error (yang tidak berhak justru menerima) dan exclusion error (yang berhak malah terlewat). Jika berjalan sesuai rencana, bantuan diyakini bisa lebih tepat sasaran.

Meski begitu, tantangan di lapangan tidak bisa dianggap ringan. Persoalan validitas data hingga kesiapan infrastruktur masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama.

Melalui koordinasi ini, pemerintah pusat dan daerah juga membahas kesiapan teknis serta pembagian peran dalam pelaksanaan uji coba. Sinergi yang dibangun diharapkan bukan hanya melancarkan tahap piloting, tetapi juga menjadi fondasi kuat bagi penerapan digitalisasi bansos secara lebih luas.

"Semoga digitalisasi ini benar-benar bisa meredam polemik data bansos yang selama ini tak kunjung usai," harapnya. 

Sumber: