Konflik Timur Tengah Memanas, Pemerintah Pantau Ketat Warga Jateng di Kawasan Rawan

SEMARANG, diswayjateng.com – Pemerintah meningkatkan kewaspadaan menyusul eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah dengan memperketat pemantauan terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) dan warga negara Indonesia yang berada di wilayah tersebut.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi bersama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) memastikan kondisi PMI, khususnya yang berasal dari Jawa Tengah, terus dipantau secara intensif. Pemerintah juga menyiapkan langkah cepat apabila situasi keamanan memburuk.

Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Dzulfikar Ahmad Tawalla, mengatakan koordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di sejumlah negara Timur Tengah telah dilakukan sejak awal meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan tersebut.

“Komunikasi dengan perwakilan RI di sana sudah kami lakukan sejak hari pertama kondisi memanas. 

Kami terus memantau perkembangan situasi dan pergerakannya,” kata Dzulfikar usai bertemu Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis (5/3/2026).

Menurut dia, pemerintah juga telah menyebarkan nomor hotline kepada para pekerja migran Indonesia maupun warga negara Indonesia di Timur Tengah agar dapat menghubungi otoritas Indonesia kapan saja jika membutuhkan bantuan.

“Prinsipnya, negara selalu hadir dalam setiap perubahan eskalasi yang terjadi di Timur Tengah,” ujarnya.

Terkait kemungkinan adanya warga Indonesia, termasuk dari Jawa Tengah, yang berada di sekitar wilayah konflik, Dzulfikar menyebut proses pendataan masih terus dilakukan.

Selain PMI, terdapat pula jemaah umrah yang sedang berada di kawasan tersebut.

“Selain pekerja migran, ada juga jemaah umrah. Sejauh ini dari pemantauan kami, situasi masih aman dan terkendali,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memastikan keamanan dan keselamatan para pekerja migran asal daerahnya.

Menurut dia, pemantauan yang dilakukan saat ini merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada warganya yang berada di luar negeri. 

Jika situasi mendesak, Pemprov Jateng siap berkoordinasi dengan KP2MI dan Kementerian Luar Negeri untuk melakukan pemulangan.

“Kalau memang situasi mengharuskan, tentu akan kami koordinasikan untuk pemulangan warga kita,” ujar Ahmad Luthfi.

Sumber: