Minim Koordinasi, DPRD Batang Soroti Proyek Jaringan Gas APBN

BATANG, diswayjateng.com – Proyek jaringan gas APBN Batang yang menyasar rumah tangga di Kecamatan Gringsing memantik ketersinggungan politik.

Anggota DPRD Kabupaten Batang merasa tidak dihargai, bahkan seolah “dianggap tidak ada”, dalam proyek jaringan gas APBN Batang yang pembangunannya sudah berjalan tanpa komunikasi formal dengan lembaga legislatif.  

Rasa tersinggung itu muncul bukan tanpa alasan, karena proyek jaringan gas APBN Batang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang selama ini justru menjadikan DPRD sebagai tempat mengadu.  

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Batang, Kukuh Fajar Romadhon, secara terbuka menyampaikan kekecewaannya atas minimnya koordinasi dari pelaksana proyek jaringan gas APBN Batang.

BACA JUGA: Muara Dangkal, Pemkab Batang Keruk 300 Meter Sungai Sambong   

BACA JUGA: Tes Fisik Atlet Porprov Batang Dimulai, KONI Uji Atlet Pakai 4 Metode

Kukuh mengungkapkan bahwa DPRD Batang sama sekali tidak pernah diundang dalam sosialisasi maupun rapat kerja terkait pembangunan jaringan gas APBN Batang.  

“Terus terang kami mengetahui ada proyek pemasangan jaringan pipa gas setelah ada laporan dari Komisi II yang menerima pengaduan warga,” ujar ketua fraksi Partai Kebangkitan Bangsa itu, Senin 19 Januari 2026.

Menurut Kukuh, laporan tersebut justru datang dari anggota dewan daerah pemilihan dua yang berdomisili di Kecamatan Gringsing, wilayah utama proyek jaringan gas APBN Batang.  

“Warga mengadu karena terdampak pekerjaan, lalu kami koordinasi antar-komisi, dan faktanya tidak satu pun komisi mengetahui adanya proyek ini,” katanya dengan nada heran.  

BACA JUGA: Bupati Faiz Tinjau Langsung Lokasi Banjir Batang, Tetapkan Tiga Prioritas Penanganan

BACA JUGA: Jalan Pantura Batang Berlubang, Dua Sepeda Motor Kecelakaan di Waktu Berdekatan

Situasi itu dinilai janggal, mengingat proyek jaringan gas APBN Batang dibiayai negara dan progres fisiknya sudah berjalan jauh.  

“Kami kaget karena pekerjaan sudah hampir 80 persen, sementara DPRD tidak pernah diajak bicara,” tegas Kukuh.  

Sumber: