Ketua DPC Gerindra Salatiga Yuliyanto Dukung Wacana Pemilihan Langsung Kepala Daerah oleh DPRD

SALATIGA, diswayjateng.com - DPC Partai Gerindra Kota Salatiga mendukung penuh wacana pemilihan umum Kepala Daerah (Pilkada) yang akan dipilih secara langsung oleh DPRD. Hal ini diungkap Ketua DPC Partai Gerindra Salatiga Yuliyanto, Senin 5 Januari 2026. 

Dalam siaran persnya, Wakil Ketua DPRD Salatiga itu menegaskan, Pemilihan umum kepala daerah/ pilkada bukan merupakan hal yang baru untuk dilaksanakan di Negara Indonesia. 

"DPC Partai Gerindra Kota Salatiga sangat memberikan dukungan penuh terhadap wacana pemilihan umum kepala daerah (pilkada) yg akan dipilih secara langsung oleh DPRD," ungkap Yuliyanto. 

Menurut Yuliyanto yang pernah menjabat Wali Kota Salatiga dua periode itu, Pemilihan Umum (Pemilu) Kepala Daerah/ Pilkada bukan merupakan hal yang baru melainkan sudah pernah dilakukan pada pemilihan Kepala Daerah melalui pilihan DPRD semenjak orde baru hingga sebelum era reformasi tahun 1998. 

BACA JUGA:Anggaran Pilkada Selangit, Gerindra Sragen Dukung Penuh Wacana Pilkada Dipilih DPRD

BACA JUGA:Wacana Pilkada Tidak Langsung Menguat, Gerindra Batang Nilai Lebih Kondusif dan Efisien

"Pertimbangan alasan yang kami sampaikan adalah untuk efisiensi anggaran dan meminimalisir adanya gesekan di akar rumput antar pendukung calon," tandasnya. 

Selain itu, pemilihan langsung oleh DPRD dapat mengurangi gesekan di akar rumput antar pendukung calon. "Oleh karena itu, saya selaku Ketua DPC Partai Gerindra Kota Salatiga sangat mendukung atas upaya yang akan dilakukan oleh Fraksi Gerindra dalam membahas Undang-undang tentang pemilihan Kepala Daerah yang dipilih oleh DPRD," tandasnya. 

Apalagi, menurut Yuliyanto, pemilihan Kepala Daerah yang dipilih oleh DPRD merupakan proses pemilihan yang tidak melanggar proses demokrasi. Perihal besaran anggaran yang akan dipergunakan dalam pemilihan Kepala Daerah secara langsung, menurut Yuliyanto pastinya tidak sedikit. 

"Sehingga, (dana pemilihan secara langsung), dapat dialihkan untuk kegiatan anggaran ya bisa meningkatkan sejahteraan masyarakat," imbuhnya. 

Sekjen DPP Partai Gerindra

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Gerindra, Sugiono, dalam akun resmi Partai Gerindra yakin gerindra.id menilai pemilihan kepala daerah oleh DPRD merupakan opsi yang layak dipertimbangkan untuk diterapkan ke depan.

Sehingga, Partai Gerindra menyatakan dukungannya terhadap wacana pemilihan kepala daerah baik gubernur, bupati, maupun walikota melalui mekanisme Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

"Gerindra berada pada posisi mendukung upaya atau rencana untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah melalui DPRD, baik di tingkat bupati, wali kota, maupun gubernur,” ujar Sugiono dalam keterangannya, Minggu 28 Desember 2025. 

Menurut Sugiono, salah satu pertimbangan utama dukungan tersebut adalah aspek efisiensi dibandingkan mekanisme pemilihan langsung yang selama ini diterapkan. 

Ia menilai pemilihan melalui DPRD dapat memangkas berbagai tahapan, mulai dari penjaringan kandidat, pelaksanaan pemilihan, hingga kebutuhan anggaran dan ongkos politik secara keseluruhan.

BACA JUGA:Ketua DPC Gerindra Kota Tegal Dukung Pilkada Melalui DPRD BACA JUGA:Ketua Gerindra Grobogan Dukung Wacana Pilkada oleh DPRD, Ini Alasannya

Sugiono mengungkapkan bahwa pada 2015 dana hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pelaksanaan pilkada tercatat hampir mencapai Rp7 triliun. Angka tersebut terus meningkat signifikan dan pada 2024 bahkan telah melampaui Rp37 triliun.

"Itu merupakan jumlah yang sebenarnya bisa digunakan untuk hal-hal lain yang lebih produktif, terutama untuk upaya peningkatan kesejahteraan dan ekonomi rakyat. Ini sesuatu yang perlu kita pertimbangkan secara serius," kata Sugiono.

Selain anggaran negara, ia juga menyoroti tingginya ongkos politik yang harus ditanggung calon kepala daerah. Menurutnya, biaya pencalonan dan kampanye saat ini tergolong sangat mahal dan kerap menjadi hambatan bagi individu yang sebenarnya memiliki kapasitas dan kompetensi untuk memimpin daerah.

Is mengajak semua pihak terbuka akan fakta pembiayaan Pilkada dengan anggaran APBN dan APBD, dengan angka yang sangat mahal. 

"Kita terbuka saja, biaya kampanye calon kepala daerah itu angkanya prohibitif, sangat mahal. Ini yang harus kita evaluasi agar orang-orang yang benar-benar ingin mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara bisa maju tanpa terhalang biaya yang luar biasa besar," ucapnya.

"Atas dasar efisiensi proses, mekanisme, dan anggaran, kami mendukung rencana pilkada melalui DPRD," sambung Sugiono.

Ia menegaskan bahwa mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD tidak menghilangkan esensi demokrasi, mengingat anggota DPRD merupakan wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum. Dengan demikian, proses tersebut tetap bersumber dari mandat rakyat.

Sugiono juga menilai pemilihan melalui DPRD justru membuka ruang akuntabilitas dan pengawasan publik yang lebih ketat terhadap partai politik dan wakil rakyat di daerah.

Ia juga menyinggung, akuntabilitas yang cenderung lebih kuat. Jika partai politik ingin tetap bertahan dan dipercaya di daerah, tentu mereka harus mengikuti kehendak konstituennya. 

Selain itu, lanjut dia, mekanisme tersebut dinilai berpotensi mengurangi polarisasi di tengah masyarakat yang kerap muncul dalam pemilihan langsung.

Partai Gerindra mendorong agar wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD dibahas dan dikaji secara mendalam dengan melibatkan seluruh unsur dan elemen bangsa guna merumuskan mekanisme terbaik. Meski demikian, Sugiono menekankan pentingnya menjaga ruang partisipasi publik.

"Jangan sampai kemudian mekanisme ini berkembang menjadi sesuatu yang tertutup. Aspirasi rakyat tetap harus bisa dikawal," tutupnya.

Sumber: