Wagub Taj Yasin Tegaskan Komitmen Ngopeni Nglakoni Harus Dirasakan Nyata oleh Masyarakat Desa

SEMARANG, diswayjateng.com – Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menegaskan, tagline Ngopeni Nglakoni merupakan komitmen nyata Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk benar-benar hadir di tengah masyarakat. Setiap persoalan dan aduan warga harus direspons dan ditindaklanjuti secara konkret.

“Ngopeni Nglakoni ini bukan sekadar slogan. Kita harus benar-benar mengopeni masyarakatnya, dan setiap aduan harus kita lakoni,” tegasnya dalam Rapat Evaluasi Desa Dampingan Tahun 2025 sekaligus Koordinasi Rencana Desa Dampingan Tahun 2026 di Gedung Merah Putih, Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Rabu (17/12/2025).

Kegiatan yang digelar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tersebut menjadi forum evaluasi dan penguatan sinergi lintas sektor dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan serta pencegahan stunting di wilayah perdesaan.

Wakil Gubernur Jawa Tengah yang juga Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang selama ini konsisten menjadi penggerak program desa dampingan.

BACA JUGA:UMP–UMK Jawa Tengah 2026 Ditetapkan Serentak 24 Desember 2025

BACA JUGA:Ahmad Luthfi Tegaskan Collaborative Government sebagai Kunci Pembangunan Jawa Tengah

Ia berharap seluruh pihak senantiasa diberi kesehatan agar program yang telah berjalan dapat terus dikembangkan secara berkelanjutan.

“Apresiasi kepada bapak ibu sekalian yang menjadi penggerak agar desa-desa menjadi mandiri dan sukses, termasuk masyarakatnya, sehingga kemiskinan bisa kita turunkan secara masif,” ujar Taj Yasin.

Taj Yasin menambahkan, program satu OPD satu desa dampingan telah berjalan selama lima tahun dan menjadi bagian dari upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, dunia usaha, hingga masyarakat, perlu terus dikolaborasikan agar program ini berjalan optimal.

Ia menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya terpusat di wilayah perkotaan, melainkan harus dimulai dari desa sebagai penopang ketahanan pangan dan fondasi ekonomi daerah.

“Kalau ekonomi desa semakin baik, maka dampaknya juga akan baik bagi perkotaan,” katanya.

BACA JUGA:Baznas RI Luncurkan Program Pemberdayaan Ekonomi Zmart, ZCoffee, dan BMM di Jawa Tengah

Dalam pelaksanaan desa dampingan, terdapat sembilan metode intervensi penanggulangan kemiskinan dengan berbagai sumber pendanaan, mulai dari CSR, BAZNAS, APBD, hingga APBN yang disalurkan langsung ke pemerintah desa.

Sumber: