Desak Kepastian Hukum, Ratusan Ojol Solo Raya Geruduk DPRD

SOLO, diswayjateng.id - Ratusan pengemudi ojek online (ojol) dari Solo Raya turun ke jalan pada Selasa, 20 Mei 2025, mendesak pemerintah segera menetapkan regulasi yang melindungi hak-hak mereka. 

Aksi ini merupakan bagian dari gerakan nasional yang dilakukan serentak oleh ribuan pengemudi di berbagai daerah, menyoroti ketidakjelasan status hukum dan perlindungan sosial yang hingga kini belum diberikan.

Massa berkumpul di Plaza Manahan sejak pagi, lalu melakukan long march menuju Gedung DPRD Kota Solo. 

Mereka membawa poster, spanduk, serta dokumen berisi tuntutan resmi hasil kajian bersama akademisi dan komunitas ojol dari tujuh daerah.

BACA JUGA:Gelar Kegiatan Silaturahmi Bina Lingkungan

“Lima belas tahun kami bekerja tanpa kepastian hukum. Status kami mitra, tapi beban kerja seperti karyawan. Tak ada jaminan sosial, upah minimum, atau perlindungan hukum. Ini eksploitasi terselubung,” tegas Koordinator Aksi, Joko Saryanto.

Menurut Joko, status “kemitraan” yang ditetapkan sepihak oleh perusahaan aplikator digunakan untuk menghindari kewajiban-kewajiban terhadap pengemudi. 

Akibatnya, pengemudi rentan diputus sepihak, tanpa ruang negosiasi, tanpa perlindungan hukum ketenagakerjaan.

Lima tuntutan utama yang dibawa massa meliputi penetapan status hukum resmi pengemudi roda dua, jaminan hak dasar seperti THR dan jaminan sosial, tarif dasar yang layak, pengawasan ketat terhadap kebijakan aplikator, serta perlindungan hukum menyeluruh bagi driver.

BACA JUGA:Pemprov Jateng Alokasikan Dana Hibah Sebesar Rp125,2 Miliar untuk 1.248 Ormas

“Kami bukan sekadar angka di dashboard aplikator. Kami pekerja. Kami manusia. Negara harus hadir dan melindungi,” tegas Joko.

Aksi ini juga dibarengi dengan gerakan “off bit” secara nasional pemadaman aplikasi oleh driver selama beberapa jam sebagai bentuk penghentian layanan. 

Meskipun tidak wajib, banyak pengemudi memilih ikut sebagai bentuk solidaritas.

Ketua DPRD Kota Solo, Budi Prasetyo, menerima perwakilan demonstran dan menyatakan siap meneruskan aspirasi ke pemerintah pusat. 

Sumber: