Pegawai Non-ASN Kabupaten Pemalang Minta Kejelasan Status dan Nasibnya

PEMALANG, diswayjateng.id - Sejumlah tenaga honorer yang tergabung dalam Ikatan Pegawai non-ASN (IPNA) Kabupaten Pemalang. Menuntut kejelasan soal nasibnya kepada pemkab. Tuntutan itu disampaikan dalam acara audensi bersama DPRD Kabupaten Pemalang di Gedung DPRD setempat.

Acara audensi antara tenaga honorer atau pegawai non ASN bersama DPRD yang dilaksanakan di ruang Rapat Badan Anggaran untuk membahas permasalahan yang ada. Terkait nasib pegawai non-ASN yang terkatung katung tidak jelas statusnya. 

Hadir Wakil Ketua DPRD Aris Ismail. Selain itu Ketua Komisi A  Fahmi Hakim dan seluruh anggotanya. Hadir juga Ketua Komisi D Sri Hartati dan seluruh anggotanya. Serta hadir juga sejumlah kepala OPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Diantaranya Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Eko Adi Santoso, Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Dian Ika Siswati dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ismun Hadiyo.

BACA JUGA:Baznas Kota Pekalongan Salurkan THR dari Zakat untuk 3.824 Tenaga Non-ASN dan Guru Honorer

BACA JUGA:Penataan Tenaga Non-ASN di Demak Ditarget Rampung Akhir Desember 2024

Ketua IPNA Kabupaten Pemalang Arry Andrianto dalam acara audensi itu banyak menyampaikan berbagai permasalahan dan tuntutannya. Terutama soal nasibnya kejelasan status kepegawaiannya. 

Arry Andrianto sebelumnya menyampaikan soal IPNA yang merupakan organisasi pegawai non-ASN. Organisasi tersebut  mencakup pegawai non-ASN yang bekerja di semua instansi atau OPD di luar tenaga kesehatan (nakes) dan guru. Yaitu pegawai honorer yang bekerja di dinas badan kecamatan dan kelurahan dan perangkat teknis lainnya.

Menurutnya, maksud kedatangannya di gedung DPRD ini, untuk menyampaikan permintaan sekaligus menanyakan kejelasan status kepegawaiannya bagi teman teman tenaga honorer yang ada di instansi atau dinas yang ada.

"Karena yang sekarang dirasakan hampir semua teman-teman tenaga honorer atau pegawai non-ASN mengalami kegelisahan, karena nasibnya terkatung-katung tidak jelas statusnya,"kata Arry dihadapan para wakil rakyat.

BACA JUGA:Pj Wali Kota Tegal Minta Non-ASN Dilengkapi Sertifikat Keahlian

BACA JUGA:Ribuan Tenaga Honorer Non-ASN Kabupaten Pemalang Geruduk DPRD

Ditegaskannya, nasib pegawai non-ASN yang sampai sekarang masih menggantung, maka  kehadirannya ini, ingin mendapatkan jawaban atau rencana kebijakan yang nantinya untuk menyelesaikan masalah nasib pegawai non-ASN tersebut.

Untuk itu pihaknya berharap kepada pemerintah daerah dan DPRD agar tidak ada PHK massal atau pemberhentikan terhadap pegawai non-ASN. 

Sumber: