Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Tegal Mempertanyakan LPJ APBD 2024, Fraksi Perbanas Beri Apresiasi

Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Tegal Mempertanyakan LPJ APBD 2024, Fraksi Perbanas Beri Apresiasi

MEMBACA - Anggota Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Tegal Muhammad Khuzaeni saat membacakan Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda LPj Pelaksanaan APBD II Tahun 2024, dalam Rapat Paripurna.Foto: Yeri Noveli/diswayjateng.id--

SLAWI, diswayjateng.id - Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Tegal mempertanyakan soal Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan APBD II Tahun 2024 yang biasanya diawali dengan audit dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Sebab sampai saat ini belum ada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan oleh BPK.

"Sampai sekarang belum ada LHP nya, tapi sudah diparipurnakan," kata Anggota Fraksi Golkar Muhammad Khuzaeni saat membacakan Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda LPj Pelaksanaan APBD II Tahun 2024, dalam Rapat Paripurna.

Dia mengungkapkan, tahun 2024 adalah tahun politik, dimana ada Pileg dan Pilbup. Dipastikan anggaran hibah jumlahnya besar. Menurutnya, apakah Pemerintah Kabupaten Tegal sudah mendapatkan outcome atau manfaat dari pemberian dana-dana hibah tersebut.

"Apabila memang manfaat, apakah perlu ditambahkan lagi pada anggaran 2026?," tanya Jeni, sapaan akrab politikus senior ini.

BACA JUGA:Fraksi PKS DPRD Kabupaten Tegal Didatangi Inorga Kormi, Ada Apa?

BACA JUGA:4 Catatan Penting Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Tegal Terhadap LPJ Pelaksanaan APBD 2024

Sementara, Fraksi Perbanas (PPP dan PAN) mengapresiasi laporan realisasi APBD Tahun Anggaran 2024.

"Yang kami rasa sudah baik. Kami mengapresiasi laporan realisasi ini," kata Anggota Fraksi Perbanas Muhammad Zaeni, saat membacakan Pandangan Umum Fraksi, dalam Rapat Paripurna tersebut.

Dia berujar, Pemkab Tegal telah berhasil mempertahankan prestasinya dengan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal itu menunjukan bahwa pemerintah daerah dapat mengelola APBD dengan baik.

"Untuk itu ke depan harus dipertahankan, dan tetap mengedepankan model pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, jujur, transparan, dan bertanggungjawab. Hal itu demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan," kata Politisi PPP ini.

BACA JUGA:Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Tegal Siap Kawal Aspirasi Infrastruktur Jalan Rusak

BACA JUGA:Daerah Irigasi Rambut Cipero Dangkal, DPRD Kabupaten Tegal Desak Normalisasi

Selain itu, Fraksi Perbanas juga mengapresiasi tingkat penyerapan anggaran yang sudah dicapai. Pihaknya juga mendorong agar efektivitas dan efesiensinya terus ditingkatkan. 

Dia menekankan agar setiap anggaran yang digunakan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya untuk kebutuhan pelayanan publik, kesehatan, dan pendidikan. Prioritas pembangunan agar difokuskan pada kebutuhan mendesak 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: