Kemampuan ABPD Terbatas, Bupati Jepara Putar Otak Cari Dukungan Modal

JEPARA, diswayjateng.id – Visi Jepara Mulus yakni Makmur Unggul Lestari dan Religius dibedah dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jepara 2024-2029. 

Selain itu, juga dipaparkan 5 misi Jepara Mulus, yakni Mulus Birokrasi, Pendidikan dan Kebudayaan, Ekonomi, Kesehatan dan Infrastrukturnya. Agenda Musrenbang di Pendapa Kartini, Rabu (7/5/2025), dipimpin Bupati Jepara Witiarso Utomo.

Bupati Witiarso menyampaikan sejumlah program kerja yang telah dilaksanakan. Yakni Bupati Ngantor di Desa, Kartu Sarjana, Kartu Guru Sejahtera, dan sejumlah perbaikan di sektor infrastruktur.

Melalui program-program tersebut, Witiarso berharap dapat terlaksana dan bermanfaat bagi masyarakat Jepara. Tak lupa ia juga memohon dukungan kepada seluruh stake holder agar program tersebut dapat berjalan baik.

"Kesejahteraan ekonomi merupakan tujuan utama yang ingin kita capai dalam dua tahun terakhir,” ujar Witiarso dihadapan peserta Musrenbang dihadiri Ketua DPRD Jepara, Penjabat (Pj) Sekda Jepara, perwakilan Forkopimda, pimpinan perangkat daerah dan perwakilan unsur masyarakat.

Melalui RPJMD ini, kata Witiarso, diharapkan program pembangunan daerah dapat berjalan selaras dengan program nasional dan provinsi. Salah satunya adalah dukungan penuh terhadap program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

"Musrenbang RPJMD yang kita laksanakan hari ini adalah penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap tujuan sasaran, strategi, dan arah kebijakan serta program pembangunan daerah seperti yang telah dirumuskan seperti rancangan awal RPJMD," terangnya.

Witiarso juga menekankan perlunya pembangunan mentalitas dan karakter SDM. Terutama karakter khas masyarakat Jepara yang memiliki etos kerja yang tinggi, religius, menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan keagamaan, serta warisan budaya Jepara seperti industri ukir dan furnitur.

Bupati Witiarso juga menyampaikan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jepara dalam membiayai pembangunan daerah cukup terbatas. 

Untuk itu, ia telah memerintahkan untuk lebih memprioritaskan program landasan utama dalam menyusun kebijakan pembangunan melalui APBD dalam lima tahun kedepan agar terus tumbuh.

"Diperlukan reformasi keuangan agar prudent, efektif, dan efisien melalui efisiensi belanja daerah, optimalisasi pendapatan daerah, dan mendorong pemanfaatan pembiayaan dalam daerah untuk bisa mencapai target-target yang kami inginkan," tuturnya.

Dirinya juga membuka opsi melakukan alternatif pembiayaan pembangunan melalui berbagai skema yaitu pinjaman daerah, KPPU, dan sebagainya. Hal ini perlu dilakukan, karena sesuai dengan UU no 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terdapat beberapa amanat yang perlu dipedomani dalam menyusun anggaran daerah.

Sumber: