Polda Jateng Ungkap Sindikat TPPO di Brebes, Puluhan Korban Rugi Ratusan Juta

SEMARANG, diswayjateng.id – Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Tengah berhasil membongkar sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang menjerat puluhan warga Brebes.

Para korban dijanjikan pekerjaan di Jepang dengan gaji puluhan juta rupiah, namun kenyataannya mereka tidak pernah diberangkatkan meskipun telah menyetor sejumlah uang.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jateng, Kombes Pol Dwi Subagio, mengungkapkan bahwa pihaknya menggagalkan pengiriman calon pekerja migran Indonesia di Kabupaten Brebes setelah menerima laporan dari korban.

"Para korban telah membayar sejumlah uang dengan harapan bisa bekerja di Jepang. Namun, sejak 2023 hingga Desember 2024, mereka tidak kunjung diberangkatkan," ujar Kombes Pol Dwi Subagio dalam gelar perkara di lobi Ditreskrimum Polda Jateng, Rabu 19 Februari 2025.

Salah satu korban, Abdul Rohman, mengaku telah membayar uang muka sebesar Rp 22,5 juta dari total Rp 45 juta untuk bisa bekerja di sektor pertanian di Jepang. 

Beberapa korban lainnya bahkan menjaminkan sertifikat tanah atau rumah mereka kepada tersangka berinisial S, yang merupakan direktur PT RAB di Brebes.

Namun, berdasarkan penyelidikan, PT RAB ternyata tidak memiliki Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI).

"Tersangka merekrut korban melalui media sosial dengan menawarkan pekerjaan bergaji tinggi. Namun, saat diperiksa, PT RAB tidak dapat menunjukkan adanya perjanjian resmi dengan pihak di negara tujuan dan juga tidak memiliki izin resmi untuk mengirim pekerja migran ke luar negeri," jelas Kombes Pol Dwi Subagio.

Lebih lanjut, penyelidikan mengungkap bahwa PT RAB sebelumnya telah memberangkatkan 32 anak buah kapal (ABK) ke Taiwan, sementara 55 ABK lainnya masih belum diberangkatkan. 

Total kerugian dari 20 korban yang batal berangkat ke Jepang mencapai Rp 450 juta, ditambah dengan tiga sertifikat rumah yang dijadikan jaminan.

Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jawa Tengah, Pujiono, menegaskan bahwa setiap penyalur tenaga kerja migran harus memiliki izin resmi dari pemerintah.

"Kami akan terus melakukan pembinaan dan pengawasan, bekerja sama dengan Polda Jawa Tengah," ujarnya.

Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 10 Undang-Undang tentang Pemberantasan TPPO dengan ancaman hukuman minimal tiga tahun dan maksimal 15 tahun penjara.

Selain itu, ia juga dikenakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia serta Pasal 86 dan Pasal 378 KUHP.

Sumber: