Bupati Blora Dukung Pemerintah Pusat Keluarkan Kebijakan Efisiensi Anggaran

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang mengamanatkan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun 2025.

Menanggapi kebijakan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih menunggu petunjuk teknis (juknis) sebelum menerapkan langkah-langkah efisiensi anggaran secara menyeluruh.

BACA JUGA:Inflasi Jawa Tengah Terkendali Jelang Ramadhan, TPID Diminta Tetap Waspada

BACA JUGA:Jawa Tengah Siap Dukung Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis Prabowo-Gibran

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, mengungkapkan bahwa meskipun juknis dari inpres tersebut belum diterbitkan, Pemprov Jateng sudah mulai mengidentifikasi pos-pos anggaran yang dapat diefisiensikan.

"Kami sudah mulai berproses mengidentifikasi anggaran mana saja yang perlu di efisiensikan," ujar Sumarno seusai menghadiri pembukaan Musrenbang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Selasa 11 Februari 2025.

Selain Musrenbang, Pemprov Jateng juga menggelar konsultasi publik terkait Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jateng Tahun 2026.

Sumarno menegaskan bahwa upaya efisiensi anggaran sebenarnya telah diterapkan sejak lama, terutama pada pos perjalanan dinas.

BACA JUGA:3 Bulan, Produksi Gabah Kering di Jawa Tengah Diprediksi Capai 4,8 Juta Ton

BACA JUGA:Nana Sudjana Ajak Masyarakat Berdoa agar Jawa Tengah Terbebas dari Bencana

"Dulu setiap daerah memiliki standar perjalanan dinas masing-masing. Namun, Jawa Tengah sudah mengikuti standar yang ditetapkan Kementerian Keuangan," jelasnya.

Terkait kebijakan lain yang berkaitan dengan efisiensi, seperti penerapan Work From Anywhere bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau penghematan sumber daya seperti air dan listrik, Sumarno mengatakan bahwa hal tersebut belum menjadi pertimbangan utama.

Ia menambahkan bahwa efisiensi anggaran yang diinstruksikan Presiden Prabowo bertujuan untuk merealokasikan dana ke program-program prioritas.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, juga menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan langkah-langkah awal untuk menindaklanjuti inpres tersebut.

 

Sumber: