Fraksi di DPRD Kota Tegal Kritisi Program Smart Class Room

TEGAL, diswayjateng.id - Program Smart Class Room yang diinisiasi Pemerintah Kota Tegal mendapat sorotan dari Fraksi-Fraksi DPRD Kota Tegal. Dalam sikap politik yang disampaikan pada Rapat Paripurna ke-7.

Fraksi-Fraksi DPRD mengkritisi program yang awalnya diusulkan dengan nilai Rp25 miliar dan menjadi Rp18 miliar di Tahun Anggaran 2025 itu.

Rapat Paripurna beragendakan Persetujuan Penetapan Raperda APBD Kota Tegal Tahun Anggaran 2025 Menjadi Perda dipimpin Ketua DPRD Kusnendro bersama Wakil Ketua I Wasmad Edi Susilo dan Wakil Ketua II Amiruddin. 

Rapat Paripurna dihadiri Pj Wali Kota Tegal Agus Dwi Sulistyantono, Pj Sekretaris Daerah Sartono Eko Saputro, dan tamu undangan lainnya.

BACA JUGA:Alat Kelengkapan DPRD Kota Tegal Resmi Terbentuk

BACA JUGA:Pimpinan DPRD Kota Tegal 2024-2029 Resmi Dilantik

Fraksi Partai Golkar menyebut program tersebut tidak melalui mekanisme pengajuan yang seharusnya. Dalam Musrenbang, RKPD, KUAPPAS, tidak muncul. 

Juga, bukan berasal dari usulan masing-masing kepala sekolah. “Lebih terlihat dipaksakan, karena bersifat intruksi top down,” kata Juru Bicara Fraksi Partai Golkar Arie Prima Setyoko.

Program ini, sebut Fraksi Partai Golkar, juga tidak masuk dalam perencanaan Bapperida yang mengacu pada Pedoman Penyusunan Program Perencanaan Pembangunan dari Bapppenas dalam Pilar Pembangunan Sosial. 

Pada Indikator Bidang Pendidikan Berkelanjutan sama sekali tidak disinggung Smart Class Room sebagai suatu program nasional yang wajib dilaksanakan.

BACA JUGA:Anggota DPRD Kota Tegal Soroti Pelayanan Sistem Loket

BACA JUGA:Ribuan Nelayan Geruduk Gedung DPRD Kota Tegal

Justru yang disinggung adalah membangun fasilitas pendidikan yang ramah anak, penyandang disabilitas, dan ramah gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman.

Antikekerasan, inklusif, dan efektif bagi semua. Terlebih menurut Programme for International Student Assessment (PISA), tingkat minat baca atau literasi Indonesia sangat rendah, yaitu peringkat 62 dari 70 negara. 

Sumber: