Kasus Perundungan di PPDS Undip, Ini Respon IDI

Semarang, diswayjateng.id – Kasus perundungan yang terjadi di Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Diponegoro (Undip) mendapat perhatian serius dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI). 

Ketua Umum PB IDI Mohammad Adib Khumaidi menegaskan, bahwa perundungan di lingkungan pendidikan kedokteran telah menjadi perhatian penting dalam dua tahun terakhir.

Dalam pembukaan sidang organisasi Konferensi Nasional Ilmu Kesehatan Anak (KONIKA) XIX-2024 yang digelar oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) di Hotel Padma, Semarang, Adib menyampaikan bahwa IDI berkomitmen penuh menangani kasus-kasus perundungan di lingkungan pendidikan dokter spesialis.

"Kami tegaskan bahwa IDI sangat menentang segala bentuk bullying. Komitmen ini sudah disampaikan ke seluruh lingkup kolegium dan cabang IDI di seluruh Indonesia. Pendidikan kedokteran bukan hanya soal pengetahuan, tapi juga soal pembentukan sikap dan etika yang baik," kata Adib pada awak media

BACA JUGA:Kasus PPDS Anestesi Undip, Pengacara Keluarga dr. Aulia: InsyaAllah 20 Hari ke Depan Akan Ada Tersangkanya

Adib menyampaikan pentingnya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman, dengan standar operasional prosedur (SOP) yang ketat.

"Kualitas dokter spesialis harus mencakup pengetahuan dan sikap yang baik. Oleh karena itu, SOP dalam proses pendidikan harus diterapkan secara disiplin," tambahnya.

Adib menekankan bahwa pencegahan adalah kunci, dan IDI telah membentuk satgas khusus untuk menangani kasus perundungan.

"Kami tidak hanya berbicara soal bullying fisik, tapi juga hak-hak yang seharusnya diterima peserta didik, seperti hak istirahat, jam kerja yang wajar, dan insentif. Hal ini menjadi fokus kami dalam melindungi dan mengadvokasi para tenaga medis," jelasnya.

BACA JUGA:Alumni SMA Negeri 1 Tegal Dukung Kemenkes Usut Tuntas Pelaku Perundungan dr Aulia Risma Lestari

Di level regional ASEAN, Adib juga menyebut bahwa isu perundungan di dunia pendidikan kesehatan menjadi perhatian bersama, menunjukkan bahwa upaya pencegahan tidak hanya berlaku di Indonesia, tetapi juga di kawasan yang lebih luas.

Sumber: