Dinsos Kabupaten Tegal Bantu Distribusikan Berkas Kepesertaan JKN

DISWAYJATENG.ID, SLAWI - Dinas Sosial Kabupaten Tegal mendukung langkah BPJS Kesehatan untuk mendistribusikan surat  pemberitahuan kepesertaan JKN  bagi warga masyarakat Kabupaten Tegal. Kepala Dinas Sosial Kabupaten  Iwan Kurniawan melalui Kabid Linjamsos dan Kebencanaan Mohmammad Agus Fauzan menyatakan, penyerahan berkas  surat pemberitahuan kepesertaan JKN tersebut juga dilampiri pakta integritas.

Nantinya, petugas TKSK kecamatan atau operator DTKS kelurahan yang bertugas mendistibusikan kepada peserta JKN. 

BACA JUGA:Lahan di Kramat dan Slawi Terbakar, Petugas Damkar Kabupaten Tegal Datang Tepat Waktu

"Penyerahan dilengkapi dengan tanda terima yang ditanda tangani peserta, keluarga peserta atau perangkat daerah, RT /RW," ujarnya, Jumat (23/8/2024).

Menurutnya, kegiatan ini diadakan  guna memenuhi amanah UU Nomor 24 Tahun 2011 pada pasal 11, dimana salah satu kewajiban BPJS Kesehatan adalah memberikan nomor identitas tunggal kepada peserta. Dalam hal ini peserta segmen PBI APBN. Sementara itu, BPJS Kesehatan menyatakan untuk Kabupaten Tegal peserta JKN nonaktif sebanyak 5.041 dan  peserta aktif sebanyak 5.780. 

"Peserta yang menjadi target pemberian informasi status kepesertaan JKN adalah oeserta JKN aktif," cetusnya.

BACA JUGA:Warga Kabupaten Tegal Siap Menangkan Ahmad Luthfi sebagai Gubernur Jawa Tengah

Dimana, peserta JKN  aktif adalah peserta aktif new member beserta anggota keluarga yang belum pernah melakukan pencetakan KIS. Yang terdiri dari segmen peserta PBI JK.

Sementara peserta JKN nonaktif adalah peserta beserta anggota keluarga yang status kepesertaannyaberubah dari aktif menjadi nonaktif, terdiri dari segmen peserta PBI JK . 

"Dengan adanya perjanjian ini, maka suatu hal baru bagi PSM, namun sebagai salah satu menjaga validitas data peserta penerima  bantuan dari pemerintah agar tepat sasaran," ungkapnya.

BACA JUGA:Meriahkan HUT RI, Adakan Jalan Sehat dan Karnaval

Kerja sama dan sinergi antara Dinas Sosial Kabupaten Tegal  dan BPJS Kesehatan tidak berhenti hanya kepada distribusi Kartu Indonesia Sehat saja. Tetapi juga kepada data Penerima Bantuan Uuran (PBI-JK) agar validitas data peserta semakin baik dan berkualitas. (adv)

Sumber: