Angka Kemiskinan Jadi Sorotan DPRD Kabupaten Pemalang

DISWAYJATENG, PEMALANG - Sejumlah fraksi di DPRD Kabupaten Pemalang menyoroti Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPD Kabupaten Pemalang tahun 2025-2045 dalam rapat paripurna di gedung dewan, kemarin. Melalui penyampaian pendapat akhir fraksinya, sejumlah fraksi memberikan saran dan masukan untuk perbaikan Kabupaten Pemalang 20 tahun ke depan. 

Sejumlah fraksi DPRD Kabupaten Pemalang yang menyampaikan pendapat akhir fraksinya diantaranya Fraksi PDIP, PKB, PPP, Partai Golkar, Partai Gerindra dan fraksi PKS. Saran dan masukan terhadap Raperda tentang RPJPD tahun 2025-2045 seperti yang disampaikan oleh  Fraksi PDIP melalui juru bicaranya Bambang Setiono. 

BACA JUGA:25 Pegiat Antinarkoba Kota Tegal Digembleng P4GN

Dalam pendapat akhir Fraksi PDIP, Bambang Setiono menyampaikan bahwa secara umum target capaian Indikator Kinerja Utama di RPJPD yang ditetapkan oleh pemerintah pusat memang berat, termasuk target Indikator Kinerja Utama  yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang. Sehingga dibutuhkan kinerja maksimal, konsisten dan konsekuen dengan selalu mengusahakan kerjasama  semua stake holder  agar  angka  indikator  tersebut bisa diwujudkan,  menuju Indonesia Emas.

Khusus masalah Kemiskinan, kata dia Goal akhir pada RPJPD tahun 2025-2045 adalah angka kemiskinan di posisi 0. Sedangkan saat ini angka kemiskinan di Kabupaten Pemalang masih tinggi sekitar 15,67 persen. Sehingga dibutuhkan tenaga ekstra dan dana ektra dalam prosesnya.  

BACA JUGA:Pilkada di Kabupaten Tegal Memanas, Kenapa?

Untuk itu, Fraksi PDIP berharap dalam kurun  waktu per lima tahun diharapkan turun 3 sampai 4 persen . Dengan kondisi  Kabupaten Pemalang pada saat ini, yang sedang tidak baik-baik saja, semoga angka kemiskinan dapat diturunkan secara maksimal.

Mengingat semua kegiatan dan program pembangunan memerlukan pendanaan yang bersumber dari PAD, maka diperlukan peningkatan PAD di semua sektor melalui perumusan target PAD sesuai dengan potensi masing-masing sektor dan  memaksimalkan tenaga kolektor.  

BACA JUGA:Siswa SMK Muhammadiyah 1 Kota Tegal Digembleng Pendidikan Karakter

"Maka target-target yang telah ditetapkan di masing-masing OPD harus di follow up secara periodik dan dipertangguangjawaban kinerjanya. Sebab ini menjadi ujung tombak terlaksananya pencapaian PAD yang telah ditetapkan dalam RKPD dan RPJMD,"katanya.

Pendapat akhir Fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya Rismanto banyak hal yang menjadi penekanannya. Diantaranya fraksi Partai Golkar meminta kepada pemerintah daerah agar menyusun rencana strategis pembangunan lima tahunan yang berkesinambungan, konsisten dan konsekuen untuk mencapai RPJPD sebagai tujuan yang ideal. 

Selain itu pemerintah daerah harus menyusun rencana tehnis tahunan secara konsekuen dengan indikator outcome yang signifikan dengan indikator RPJMD dan RPJPD Kabupaten Pemalang secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

BACA JUGA:Pantau Kebersihan Pasar Belik Kabupaten Pemalang

Disamping itu, pemerintah daerah juga harus menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di semua kecamatan sebagai dasar pembangunan kota industri yang berbasis pada pertanian dan akar budaya lokal, serta agama yang kuat.

Sumber: