Fikri Faqih Sebut Jika ADD Tak Bisa Diandalkan Untuk Desa Wisata
BIMTEK - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih menghadiri Bimtek Pengelola Desa Wisata yang digelar oleh Kemenparekraf di Wisata Karangcengis, Desa Penusupan, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Foto : Yeri Noveli/Radar Slawi --
DISWAYJATENG, TEGAL - Desa wisata mulai menjamur di berbagai daerah. Termasuk di Kabupaten Tegal. Baik di wilayah pegunungan maupun pesisir. Agar desa wisata itu tetap berkembang, biasanya pemerintah desa berkerjasama dengan pihak ketiga.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih membenarkan hal itu. Menurutnya, pengembangan desa wisata tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, tapi juga harus melibatkan pengusaha dengan harapan ada tindak lanjut atau berkelanjutan.
Karena itu, membangun desa wisata tidak bisa hanya mengandalkan alokasi dana desa (ADD) yang asal bisa membangun atau jaya di masa kades tertentu, namun minim pengembangan.
''Harus berkonsep ramah lingkungan, tidak menutup sumber air. Jadi harus ada evaluasi kelayakan usaha dengan dukungan 17 sub sektor ekonomi kreatif,'' kata Fikri saat memberikan Bimbingan Teknis Pengelola Desa Wisata yang digelar oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) di Wisata Karangcengis, Desa Penusupan, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, Senin siang (7/8).
Dia menekankan, pentingnya edukasi pengelola dan manajemen desa wisata yang berkelanjutan. Dia sangat mendukung kegiatan bimtek tersebut yang digelar di lokasi wisata dengan menghadirkan pengusaha sebagai narasumber.
''Praktisi wisata dari PHRI, agen travel, Kadin dan Apindo bisa meliat potensi wisata desa jadi insustri usaha, seperti pendidikan vokasi itu yang membikin kadin seperti Jerman. Namun, di sini masih belum,'' ujarnya.
Sementara itu, Mulyanto dari Kemenparekraf mengungkapkan ada sekitar 5.000 desa wisata di Indonesia yang mayoritas masih kategori rintisan dan berkembang.
''Untuk kategori mandiri prosentasenya masih kecil. Yang masih kategori rintisan berkembang ada sekitar 3.000 lokasi. Memang perlu ada kolaborasi dari berbagai pihak untuk mandiri menuju go internasional,''tandasnya.
Kabid Pariwisata Dinas Parpora Kabupaten Tegal Joko mengakui mayoritas wisata desa di Kabupaten Tegal masih kategori rintisan.
Bahkan, lanjut Joko, sejak masa pandemi dari 17 desa wisata beberapa di antaranya terpaksa tutup.
''Dari 17, hanya tingga 10 desa wisata yang bertahan meski beberapa di antaranya kini berupaya untuk bangkit,'' ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: