Kemiskinan di Pemalang Turun Menjadi 2,78 Persen, Target 2024 Kemiskinan Ektrem 0 Persen

PEMALANG, DISWAYJATENG- - Penanganan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pemalang berhasil menurunkan dari angka 9 persen pada tahun sebelumnya, saat ini pada tahun 2023 turun menjadi 2,78 persen atau 33 ribu kepala keluarga.

Demikian disampaikan Plh Bupati Pemalang Moh. Sidik usai mengikuti zoom meeting Evaluasi Pelaksanan dan Percepatan Intervensi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim (PKE) bersama Gubernur Jawa Tengah, di Command Room Kantor Diskominfo Pemalang, kemarin.

BACA JUGA:Entaskan Kemiskinan di Jateng, Ganjar Perbanyak Sekolah Gratis untuk Keluarga Tidak Mampu

Sidik menyampaikan, berbagai upaya intervensi kolaborasi dengan berbagai pihak yang dilakukan Pemkab Pemalang terhadap 8 layanan dasar dinilai berhasil menurunkan kasus kemiskinan ekstrim di Pemalang.

"Upaya Intervensi secara kolaborasi tersebut dilakukan baik melalui APBD provinsi dan kabupaten maupun melibatkan potensi yang dimiliki Kabupaten Pemalang seperti Baznas dan Corporate Sosial Responsibility (CSR) dari pihak swasta," jelasnya.

BACA JUGA:Angka Kemiskinan Brebes Alami Penurunan, Taj Yasin Minta Satu OPD Satu Desa Digenjot

Sidik mengatakan, angka tersebut dari tahun ke tahun secara bertahap semakin menurun dan ditargetkan menjadi 0% pada Tahun 2024 mendatang.

“Warga miskin tersebut tersebar di 25 desa di Kabupaten Pemalang,” kata Sidik.

Menurutnya, delapan pelayanan dasar itu digunakan untuk mengukur angka kemiskinan ekstrim secara global. Delapan pelayanan dasar ini yang mempengaruhi ekstrem atau tidak ekstrem kemiskinan di Kabupaten Pemalang.

Untuk itu pihaknya melakukan upaya intervensi terhadap 8 layanan dasar tersebut.

"Delapan layanan dasar ini yakni, Rumah Tangga Layak Huni (RTLH), air, listrik, jamban, anak tidak sekolah (ATS), disabilitas, Stunting, dan pengangguran," bebernya.

Dalam kesempatan itu Sidik memberikan contoh bentuk intervensi yang dilakukan terhadap delapan layanan dasar guna tercapainya target PKE di wilayahnya. Misalnya upaya intervensi terhadap layanan dasar RTLH dilakukan melalui APBD provinsi, APBD Kabupaten, Baznas maupun dari CSR.

Selain itu, Pemkab juga melakukan program – program terobosan dalam rangka tercapainya target 0% pada Tahun 2024.

Sumber: