Madrasah Diniyah di Brebes Butuh Penguatan Regulasi, Ini Alasannya!

Madrasah Diniyah di Brebes Butuh Penguatan Regulasi, Ini Alasannya!

Sarasehan FKDT Brebes di Ponpes Darussalam Jatibarang --

BREBES, DISWAYJATENG.ID- Madrasah Diniyah (Madin) di Kabupaten Brebes sangat membutuhkan penguatan regulasi dalam hal ini adalah Perda Madin.

Kelestarian Madin diharapkan agar bisa  terjaga demi generasi penerus yang memiliki bekal pendidikan agama yang cukup.

Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Brebes, H Musyaffa Lc mengaku prihatin dengan kondisi sebagian madin di Kabupaten Brebes yang masih dianaktirikan dalam lingkup kebijakan di daerah.

"Kita sudah delapan tahun memperjuangkan Perda Madin, namun sampai sekarang belum berhasil. Hal tersebut karena kekuatan politik yang direpresentasikan kursi anggota DPRD Brebes belum bisa mendukung sepenuhnya terhadap Perda Madin yang sudah ditunggu oleh komunitas Madin se Kabupaten Brebes," kata Musyaffa.

Menurutnya, keberadaan Perda Madin di Kabupaten Brebes sangat dibutuhkan untuk memperkuat dan menjaga eksistensi pendidikan agama generasi bangsa agar tetap memiliki bekal pendidikan agama. Jika tidak ada regulasi yang memayunginya, keberadaan madin bisa semakin terpinggirkan.

Regulasi dalam bentuk peraturan daerah tentang Madin sangat penting. "Kemarin kita menemukan di Losari dan Ketanggungan ada 2 madin yang bubar. Satu madin karena muridnya tidak ada, satunya lagi karena gurunya tidak ada. Ini sebuah keprihatinan yang besar bagi kita selaku muslim."

"Mestinya kita bisa berpikir jernih untuk menyelamatkan madin. Apalagi bagi para alumni pesantren, PR ini merupakan beban moral bagi kita bersama," tegas alumni Pesantren Ploso Kediri itu.

Sekretaris DPC PKB Brebes ini juga melanjutkan, jika madin tidak dikuatkan dengan regulasi, maka ini bisa menjadi celah bagi pihak yang ingin kembali memunculkan kebijakan full day school. "FDS itu sekolah sampai sore, anak pasti sudah capek dan tidak mungkin sekolah Madin malam hari. Kita tidak ingin pendidikan keagamaan menjadi korban karena lebih mengedepankan pendidikan formal," imbuh 

Keprihatinan akan lemahnya keberpihakan pemerintah daerah terhadap madin itu juga sudah disampaikan saat halal bihalal pengurus madin di Pondok Pesantren Darussalam Jatibarang beberapa waktu lalu. Kegiatan ini juga dihadiri Pengasuh Ponpes Darussalam KH Soleh Basalamah, Anggota DPR RI Dapil IX Jawa Tengah Hj Nur Nadlifah serta sejumlah ulama dan tokoh agama.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: