PEMALANG (DiswayJateng)Ribuan
tenaga honorer yang tergabung dalam Ikatan Pegawai Non+ASN (IPNA) Kabupaten
PEMALANG mendatangi gedung DPRD, Senin (10/10). Mereka hadir di gedung wakil rakyat untuk menyampaikan aspirasi, lantaran tidak masuk pendataan
tenaga honorer di Badan Kepegawaian Nasional (BKN).
Ribuan
tenaga honorer non-ASN dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten
PEMALANG ramai-ramai mendatangi gedung DPRD. Mereka, datang untuk menyampaikan apresiasinya, dengan harapan wakil rakyat yang duduk di gedung DPRD Gandulan dapat memperjuangkan nasibnya agar dapat masuk dalam pendataan di BKN.
Bertempat di Balai Rakyat Gedung DPRD, mereka ditemui Anggota Komisi A dan D. Diantaranya Ketua Komisi A Edi Susilo bersama anggotanya dan Ketua Komisi D H Nuryani juga bersama anggotanya. Selain itu hadir dari sejumlah OPD sebagai pengampu para
tenaga honorer tersebut. Termasuk Kepala Badan Kepegawaian Daerah BKD MA Puntodewo juga turut hadir dalam acara pertemuan itu.
Ketua IPNA Ari Adrianto dihadapan Anggota Komisi A dan D menyampaikan kehadirannya terkait soal pemetaan
tenaga honorer atau pegawai non-ASN yang belum masuk pendataan di BKN , berkaitan dengan adanya surat edaran Menpan RB.
Menurutnya,
tenaga honorer yang tergabung dalam IPNA ada sekitar 2.223 orang, sementara di daerah kabupaten lain, semua sudah dilakukan pendataan di BKN bahkan sudah ada akun nya. Sedangkan di Kabupaten
PEMALANG sendiri belum dimasukan dalam pendataan BKN.
"Meskipun BKD sudah melakukan pemetaan dan pendataan namun belum dimasukkan dalam pendataan di BKN.
Maka inilah yang membuat kami kecewa, kenapa di daerah lain bisa melakukan hal itu, tapi di Kabupaten
PEMALANG justru tidak bisa melakukan seperti itu,"katanya.
Berdasarkan hasil konsultasi ke BKN, pihaknya juga belum merasa puas. Karena saat di sana, belum ada titik terang atau solusi yang bisa dihasilkan oleh teman-teman
tenaga honorer atau pegawai non-ASN.
"Makanya kami datang di gedung dewan ini berharap bapak ibu anggota komisi A dan D dapat menerima dan merespons apa yang menjadi keinginan kami. Sehingga nantinya dapat dimasukan dalam pendataan di BKN,"ujarnya.
Ketua Komisi A Edi Susilo menyambut baik kehadiran
tenaga honorer pegawai non-ASN yang akan menyampaikan aspirasinya. Namun karena banyaknya
tenaga honorer yang datang, maka pihaknya meminta agar nanti dalam diskusi berjalan lebih fokus , dalam pembahasannya melalui perwakilan.
"Ketika kita diskusi dalam ruangan terbuka dan banyaknya peserta seperti ini, maka nantinya tidak ada titik temu. Untuk itu, melalui perwakilannya agar pembaharuannya lebih fokus,"tegasnya.
Atas permintaan itu, akhirnya disepakati untuk perwakilan ada 20 orang. Mereka perwakilan dari masing-masing OPD untuk melakukan diskusi di dalam ruangan, rapat dewan.
Dalam pertemuan antara perwakilan
tenaga honorer pegawai non ASN dengan komisi A dan D. Berlangsung cukup alot, karena perwakilan
tenaga honorer pegawai non-ASN, meminta agar dimasukkan dalam pendataan di BKN.
Sementara BKD dalam melakukan pendataan tidak ingin menerjang aturan. Yaitu, sesuai ketentuan yang ada berdasarkan surat edaran Menpan RB. Sehingga para
tenaga honorer pegawai non-ASN masih terus mendesak BKD agar melakukan pendataan. Harapannya ada kejelasan soal pendataan di BKN.(apt/gun)
