Forum Komunikasi Honorer Duduki Gedung DPRD Pemalang,  Ada Apa ?

PEMALANG (Disway Jateng) - Perjuangan Forum Komunikasi Honorer Non Kategori Indonesia (FKH-NK2I) dan Persatuan Guru Honorer Republik Indonesia (PGHRI) Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Pemalang akhirnya berhasil. Mereka berjuang untuk mendapatkan rekomendasi dan dukungan DPRD agar Pemkab Pemalang membuka perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2022.

Keberhasilan FKH-NK2I dan PGHRI tersebut setelah melakukan berbagai strategi agar betul-betul tuntutannya segera dipenuhi. Diantaranya meminta rekomendasi dan dukungan DPRD agar Pemkab Pemalang membuka perekrutan PPPK tahun 2022. Strategi yang dilakukan menduduki gedung DPRD hingga malam hari. Karena saat mendatangi gedung DPRD belum ada titik terang dan hasil yang jelas. Karena pimpinan DPRD saat itu belum memberikan rekomendasi dukungan nyata yang diharapkan.

Ketua FKH-NK2I dan PGHRI Kabupaten Pemalang Afni Abdur Rozaq mengungkapkan rasa lega dan senang karena  apa yang menjadi tuntutannya bersama teman - teman guru honorer ada titik terang. Yaitu akan dibukanya rekrutmen PPPK tahun 2022. 

"Namun demikian, keberhasilan  itu, tentunya ada upaya yang harus dilakukan. Yaitu dengan beberapa strategi bagaimana agar tuntutannya benar-benar didengar dan mendapatkan perhatian. Sehingga hasilnya sesuai yang diharapkan,"katanya, di gedung dewan, kemarin.

Menurutnya, strategi yang dilakukan selain datangi gedung dewan, juga harus menduduki gedung dewan hingga malam hari agar tuntutannya itu dipenuhi.  Dalam melakukan strategi, awalnya pengurus forum honorer bersama guru-guru honorer  berombongan naik bus menuju  gedung DPRD. Saat itu berusaha untuk mendapatkan rekomendasi dan dukungan dari DPRD. 

"Jika DPRD  tidak mengeluarkan rekomendasi maka semua pengurus forum dan guru honorer tidak akan pulang,"ujarnya.

Karena saat  ada rapat  paripurna dewan, maka sebagian pulang dan 6  orang terus bertahan di berasa di gedung dewan. Tujuan untuk menduduki gedung dewan, hingga ada titik temu kejelasan soal perekrutan ASN PPPK. 

Setelah itu, ada sebuah rapat yang diikuti oleh Ketua DPRD Tatang Kirana, anggota dewan M Safi'i dan hasilnya ada kejelasan perekrutan PPPK di tahun 2022.

Bahkan hasilnya sampaikan langsung kepada bupati. 

"Akhirnya ada hasil dan menjadikan hati ini lega. Karena senang dan gembira maka secara spontan tema-teman membuka baju , berbaris langsung memberikan hormat kepada DPRD. Sebagai bentuk terimakasih atas dukungan DPRD terkait rekrutmen P3K,"paparnya.

Reporter : Agus Pratikno

Editor     : R Gunawan

Sumber: