Waktu Even Dipangkas, EO Batang Fair Merdeka Minta Tambahan Sehari

BATANG, diswayjateng.id – Pengelola Batang Fair Merdeka membantah tudingan mengabaikan rekomendasi perizinan dalam penyelenggaraan event di Jalan Veteran, Kabupaten Batang. Event organizer (EO) menilai polemik yang berkembang lebih dipicu miskomunikasi administrasi daripada kesengajaan melanggar prosedur.

Pengelola Batang Fair Merdeka, Sidik Fajar Hariyadi, mengatakan seluruh proses perizinan telah diupayakan sejak awal. Ia mengklaim terus berkoordinasi dengan sejumlah instansi, termasuk kepolisian dan DPUPR Kabupaten Batang.

BACA JUGA: Bupati Batang Jemput Trans Jateng 2028, Integrasikan KEK Industropolis dengan Wisata

BACA JUGA: Kombes Pol Warsono Resmi Nahkodai Polresta Batang

"Terjadi kesepakatan sebenarnya. Tadi sempat ada perdebatan antara pihak kami penyelenggara dengan pihak Pemda. Namun, Pak Kasat Intel sangat bijak menengahi permasalahan yang terjadi," kata Sidik, Jumat 7 Agustus 2026.

Sidik menjelaskan forum bersama pemerintah daerah sempat memutuskan kegiatan dihentikan pada Jumat pagi. 

Namun, setelah dilakukan pembahasan, penyelenggara diberi kesempatan melanjutkan aktivitas hingga Jumat malam.

Meski menerima keputusan tersebut, Sidik mengaku masih mengupayakan kebijakan tambahan agar Batang Fair Merdeka dapat berlangsung hingga malam Minggu. 

BACA JUGA: Usai Tanding di Cirebon, Pesilat Batang Bakal Jalani 3 Pertarungan Lagi Menuju Porprov

BACA JUGA: Event 9 Hari di Jalan Veteran Berizin? DPUPR Batang Sebut EO Bayar Retribusi Rp15 Juta

Menurutnya, tambahan satu hari akan sangat berarti bagi pedagang yang mengandalkan penjualan saat akhir pekan.

"Kalau tadi secara keputusan di forum itu saya menerima satu malam, malam ini terakhir. Saya masih mencoba meminta kebijakan agar diberi kesempatan sampai malam Minggu," ujarnya.

Menurut Sidik, permintaan itu bukan semata demi kepentingan penyelenggara. Dia mempertimbangkan nasib para pedagang yang telah menyewa stan dan berharap memperoleh omzet lebih besar pada malam libur.  Sidik juga membantah anggapan bahwa penyelenggara mengabaikan proses administrasi.

Dia menjelaskan surat dari DPUPR telah disampaikan secara lisan pada Jumat. Sedangkan dokumen resmi diterbitkan pada Senin karena bertepatan dengan hari libur.

Sumber: