DPR RI Desak Sensus Ekonomi 2026 Dilaksanakan ‎

SLAWI, diswayjateng.id – Komisi X DPR RI mendesak agar Sensus Ekonomi 2026 segera dilaksanakan. Desakan itu disampaikan langsung oleh Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih saat menghadiri Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 dan Peningkatan Literasi Statistik Masyarakat yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) RI di salah satu hotel di Kabupaten Tegal.
‎
‎Fikri menegaskan, pelaksanaan sensus ekonomi merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, sehingga wajib dijalankan.
‎
‎“Terakhir sensus ekonomi dilakukan tahun 2016. Sekarang sudah 2025, artinya sudah sembilan tahun berlalu. Maka tahun 2026 harus dilakukan lagi. Kalau tidak, Indonesia akan berjalan tanpa kompas pembangunan,” tegas politisi PKS asal Tegal itu.
‎
‎Menurut Fikri, sensus ekonomi sangat penting sebagai dasar arah pembangunan nasional. Ia mengingatkan bahwa tanpa data akurat, pemerintah tidak akan memiliki pijakan yang kuat dalam mengambil kebijakan ekonomi.

BACA JUGA:Anggota DPR RI Rizal Bawazier akan Datangkan Ahli Pasar ke Kabupaten Pemalang

BACA JUGA:Bupati dan Jajaran Serta DPRD Kabupaten Pemalang Siap Kolaborasi dengan Anggota DPR RI ‎
‎
‎“Kalau hanya mengandalkan pengamatan para pakar atau survei internasional, itu ibarat melihat gunung dari jauh. Kita tidak tahu mana yang bagus dan mana yang jelek. Tapi dengan sensus, kita turun langsung ke masyarakat dan tahu kondisi sebenarnya,” ujarnya.
‎
‎Fikri juga menyebut Presiden Prabowo Subianto memiliki semangat tinggi untuk memajukan ekonomi masyarakat, sehingga sensus ekonomi harus menjadi instrumen pendukung utama dalam mewujudkan visi tersebut.
‎
‎“Komisi X akan terus mengawal agar sensus ini terlaksana. Jangan sampai amanat undang-undang terhambat hanya karena persoalan anggaran,” cetusnya.
‎
‎Selain menyoroti pentingnya sensus, Fikri juga menyinggung persoalan darurat literasi di Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan survei internasional, Indonesia masih berada di peringkat 70 dari 74 negara dalam kemampuan literasi, numerasi, dan sains.

BACA JUGA:Anggota DPR RI Danang Wicaksana Serahkan Satu Ekor Sapi Qurban untuk DPC Gerindra Grobogan

BACA JUGA:Kecelakaan di Tol Pemalang-Batang, Anggota DPR RI Alamudin Dimyati Rois Meninggal Usai 5 Hari di ICU
‎
‎“Banyak yang bisa membaca, tapi tidak memahami maknanya. Ini harus diperbaiki secara sistemik agar menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional,” ujarnya.
‎
‎Sementara itu, Deputi Neraca dan Analisis Statistik BPS RI, Muhammad Edy Mahmud, menjelaskan bahwa sensus ekonomi akan mencakup seluruh kegiatan ekonomi non-pertanian, mulai dari industri, perdagangan, jasa, hingga rumah makan.
‎“Sensus artinya mencatat semua, bukan hanya sampel seperti survei. Semua pelaku ekonomi, baik skala mikro, kecil, menengah, hingga besar akan kami data, termasuk pelaku usaha daring (online),” ujarnya.
‎
‎Edy menambahkan, perubahan perilaku belanja masyarakat yang kini banyak beralih ke platform digital juga menjadi bagian penting yang akan dicatat dalam sensus nanti.
‎
‎“Kalau dulu orang datang ke toko, sekarang barangnya yang datang ke rumah. Nah, perubahan pola ini akan kita data secara menyeluruh agar hasil sensus bisa menggambarkan realitas ekonomi baru Indonesia,” pungkasnya.
‎
‎Dengan dorongan kuat dari DPR dan kesiapan BPS, Sensus Ekonomi 2026 diharapkan menjadi momentum penting pemetaan ulang kekuatan ekonomi nasional, termasuk potensi daerah seperti Kabupaten Tegal, yang memiliki peran strategis dalam sektor perdagangan dan industri kecil.

Sumber: