Fraksi DPRD Kabupaten Pemalang Sampaikan Pendapat Akhir Fraksi

"Untuk itu fraksi kami mengharapkan agar pemerintah daerah meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar OPD. Selain itu juga agar membuat perencanaan program kegiatan yang lebih optimal lagi,"katanya.

Fraksi Partai Golkar dalam pendapat akhir fraksinya yang disampaikan oleh Anita Handayani menunjukan sikap kritis fraksinya. Meskipun demikian Fraksi Partai Golkar tetap mengapresiasi atas kepatuhan regulasi dan penyampaian tepat waktu Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024.  Sebagaimana diamanatkan Pasal 320 UU Nomor 23 Tahun 2014. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

LBACA JUGA:DPRD Kabupaten Pemalang Suarakan Aspirasi Larangan ODOL kepada Pemerintah Pusat

BACA JUGA:DPRD Kabupaten Pemalang Respon dan Dukung Tuntutan Sopir Truk

Terkait realisasi pendapatan daerah Fraksi Partai Golkar mencatat realisasi pendapatan daerah mencapai Rp2,755 triliun atau 98,15 persen dari target perubahan Rp2, 807 triliun dengan kekurangan Rp 51, 776 miliar.

"Dalam situasi ekonomi nasional yang masih tertekan akibat dinamika global, pencapaian ini patut diapresiasi. Namun ke depan, fraksi Partai Golkar menekankan perlunya strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah  melalui optimalisasi retribusi, pajak daerah, dan pengelolaan aset daerah secara profesional dan inovatif,"ujarnya.

Efektivitas belanja daerah, fraksi Partai Golkar juga memandang perlu agar diperbaiki. Realisasi belanja daerah hanya Rp2, 358 triliun  atau 92 persen dari anggaran setelah perubahan Rp2, 561 triliun  sehingga terdapat sisa anggaran belanja Rp203, 714 juta 

Fraksi Partai Golkar juga menilai serapan belanja  masih belum optimal, terutama pada program dan kegiatan prioritas yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. 

BACA JUGA:Pansus II DPRD Kabupaten Pemalang Rapat Kerja Bahas Raperda RPJMD 2025-2029

BACA JUGA:Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pemalang Dihujani Interupsi

Disisi lain Fraksi Partai Golkar juga meminta pemerintah daerah agar melakukan evaluasi menyeluruh atas penyebab rendahnya serapan belanja. Serta perbaikan perencanaan dan manajemen eksekusi program agar penyerapan belanja tidak hanya formal administratif, tetapi benar-benar memberi manfaat substantif kepada rakyat.

Selanjutnya untuk mengiringi dan melengkapi Pendapat Akhir Fraksi PPP terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan  Dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024, Fraksi PPP juga menyampaikan saran dan masukan memberikan rekomendasi  terhadap Persetujuan Penetapan Raperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024.

Melalui juru bicara Fraksi PPP Agus Mutasimbila berharap kepada pemerintah daerah agar terus mempertahankan Opini WTP yang sudah 8 kali diraih atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pemalang. 

"Opini WTP ini, harus dipertahankan dan dibarengi dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan program maupun kegiatan dan laporan anggaran yang benar-benar akuntabel,"tegasnya.

BACA JUGA:DPRD Kabupaten Pemalang Soroti Rencana Pembangunan City Walk

Sumber: