Bupati Tegal Serukan Keadilan Ekonomi

SLAWI, diswayjateng.id – Bupati Tegal Ischak Maulana Rohman siap mendukung peningkatan inklusi dan literasi keuangan di wilayahnya. Komitmen tersebut disampaikan usai mengikuti Rapat Pleno Penetapan Program Kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) eks Karesidenan Pekalongan di salah satu hotel.

Menurut Ischak pertemuan ini merupakan momentum penting untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas daerah dalam mendorong inklusi keuangan di Jawa Tengah.

Dia juga menegaskan, percepatan akses keuangan bukan sekadar soal literasi dan layanan tetapi juga tentang keadilan ekonomi agar para pelaku UMKM, petani, nelayan hingga masyarakat di pelosok desa bisa menikmati kemudahan akses permodalan maupun layanan keuangan yang inklusif.

“Kami siap mendukung OJK dalam meningkatkan inklusi dan literasi keuangan di Kabupaten Tegal,” ujarnya.

BACA JUGA:Bupati Tegal Tinjau Putusnya Pipa PDAB

BACA JUGA:Wakil Bupati Tegal Ajak Pelajar Jadi Pelopor Keselamatan Lalu Lintas

Kepala Kantor OJK Tegal Noviyanto Utomo menerangkan adanya peningkatan capaian indeks inklusi keuangan di tahun 2025 sebesar 5,49 % poin atau menjadi 80,51 persen poin dari tahun sebelumnya yang sebesar 75,02 % poin.

Kenaikan juga terjadi pada indeks literasi keuangan yang meningkat sebesar 1,43 % poin atau menjadi 66,46 persen poin dibandingkan dari tahun sebelumnya yang sebesar 65, 03 % poin.

“Meski indeks literasi dan inklusi keuangan terus membaik, tetapi kesenjangan antara literasi dan inklusi harus tetap diperkecil agar tercipta pasar keuangan yang benar-benar berkualitas,” ujarnya.

Dia mengungkapkan ada tiga program kerja yang menjadi fokus tim TPKAD tahun 2025 ini. Yaitu, Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan), Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) dan Satu Rekening, Satu Pelajar (Kejar).

BACA JUGA:Bupati Tegal Apresiasi Parade Budaya Hasil Bumi dan Kesenian

BACA JUGA:Sampah di Pasar Bawang Menggunung, Bupati Tegal Gercep Lakukan Ini

Program Gencarkan merupakan program yang dicanangkan oleh OJK dan pemerintah serta seluruh anggota Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) untuk mengakselerasi peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat sekaligus untuk mewujudkan target inklusi keuangan sebesar 98 persen di tahun 2045.

Sementara program K/PMR merupakan salah satu upaya yang dicanangkan untuk melawan praktik keuangan ilegal. Program ini merupakan salah satu cara untuk membantu masyarakat menengah kebawah dalam mengakses layanan keuangan dari lembaga yang berizin serta diawasi oleh OJK.

Sumber: