Ajukan Lahan Danawarih untuk Sekolah Rakyat

SLAWI, diswayjateng.id - Pemkab Tegal melalui Dinas Sosial akhirnya  mengajukan usulan lahan di Desa Danawarih untuk rencana pendirian Sekolah Rakyat.  

Sebelumnya, ajuan lahan di Kelurahan Kagok, Kecamatan Slawi tidak diloloskan pusat  karena lahan tersebut masuk dalam zona hijau.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tegal Iwan Kurniawan didampingi Sekretaris Program Sekolah Rakyat Joko Priono menyatakan, pihaknya sempat mencari lahan alternatif di Desa Penujah dengan luasan 7,5 hektare. Namun setelah ditinjau, lahan tersebut kondisi tekstur tanahnya  juga kurang bagus.

Pihaknya akhirnya  mengajukan lahan yang ada di Desa Danawarih dengan luasan 4,389 hektare dan direncanakan ada perluasan. Dengan dukungan lahan yang bisa mendukung perluasan di lokasi. 

BACA JUGA:Sekolah Rakyat akan Dibangun di Kabupaten Pemalang

BACA JUGA:Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Sragen Memasuki Babak Kedua

"Kami bersama tim sudah menyerahkan berita acara dan klarifikasi usulan penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Kabupaten Tegal di  Gedung Konversi TMPN Kalibata Jakarta," ujarnya, Kamis (24/4/2025).

Dinsos  bersama tim verifikasi dari lintas kementerian. Seperti Kemensos, Kemen PU, Kemen ATR BPN dan Kemendikdasmen hadir di kesempatan tersebut.  

Direncanakan dalam waktu dekat akan dilakukan peninjauan lokasi oleh Kementerian PUPR untuk verifikasi lapangan. Penyerahan berita acara  klarifikasi usulan penyelenggaraan Sekolah Rakyat. "Selain dihadiri Dinas Sosial juga turut didampingi Asisten II, DPUPR, BPKAD, Bidang Aset, PBL Tarub, Kantor Kemenag dan Dikbud," cetusnya.

Diharapkan, lewat  Sekolah Rakyat bisa memutus mata rantai kemiskinan dari jalur pendidikan. Anak-anak dari keluarga miskin atau kelompok marjinal nanti bisa bersekolah gratis di sini.

BACA JUGA:Disdik Grobogan Ikuti Sosialisasi Sekolah Rakyat bersama Mensos RI via Zoom Meeting

BACA JUGA:Hadirkan Sekolah Rakyat Gratis, Pati Siapkan Lahan 7 Hektar

Sekolah Rakyat sendiri merupakan sekolah yang dirintis untuk membantu pelajar dari keluarga tidak mampu. "Khususnya mereka yang masuk kelompok miskin ekstrem agar bisa mengenyam pendidikan secara gratis dan berkualitas sekaligus menjamin asupan gizi siswanya," ungkapnya.

Sumber: