Mencari Lahan untuk Sekolah Rakyat

SLAWI, diswayjateng.id - Setelah sebelumya Pemkab Tegal melalui  Dinas Sosial. Menyiapkan lahan untuk pembangunan  Sekolah Rakyat di Kelurahan Kagok, Kecamatan Slawi, hal tersebut tidak serta merta diloloskan oleh pihak pusat.

Hal ini mengingat lahan yang sempat disiapkan tersebut masuk dalam zona hijau. Sehingga perlu dicarikan lahan alternatif lain untuk mewujudkan beridirnya Sekolah Rakyat di Kabupaten Tegal. 

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tegal Iwan Kurniawan didampingi  Sekretaris Program Sekolah Rakyat Joko  Priono menyatakan bahwa  lahan di wilayah Kagok tersebut juga masuk dalam areal lahan sawah dilindungi.

Pihaknya berencana mencari lahan alternatif di Desa Penujah dengan luasan 7,5 hektare. "Namun, setelah kami tinjau, lahan tersebut kondisi tekstur tanahnya  juga kurang bagus, " ujarnya, Jumat (18/4/2025).  

BACA JUGA:Sekolah Rakyat akan Dibangun di Kabupaten Pemalang

BACA JUGA:Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Sragen Memasuki Babak Kedua

Kondisi struktur di wilayah tersebuat berbukit  yang ada kemungknan besar juga  tidak disetujui. Pihaknya akan laporkan hasil tinjauan ini.

Dia terus berupaya untuk mencari lahan yang  pas dan disetujui  pusat untuk mewujudkan Sekolah Rakyat. "Mungkin kami akan meninjua wiayah lahan yang ada di Danawarih. Masih ada waktu untuk pengajuan lahan sampai hari Selasa depan," cetusnya.

Seperti diketahui bahwa pemerintah melalui Kementerian Sosial merencanakan pendirian Sekolah Rakyat secara massif di Indonesia agar anak-anak dari keluarga tidak mampu bisa mengenyam pendidikan yang layak. 

Salah satu daerah yang mengajukan usulan pembangunan Sekolah Rakyat berkonsep boarding school ini adalah Kabupaten Tegal. Nantinya, pembangunan fisik Sekolah Rakyat  sepenuhnya dilaksanakan oleh Kementerian PUPR melalui pendanaan APBN. 

BACA JUGA:Disdik Grobogan Ikuti Sosialisasi Sekolah Rakyat bersama Mensos RI via Zoom Meeting

BACA JUGA:Hadirkan Sekolah Rakyat Gratis, Pati Siapkan Lahan 7 Hektar

"Dimana pemerintah daerah yang berminat bisa mengajukan usulan lahannya yang berkisar 5-10 hektare untuk selanjutnya dilakukan asesmen kelayakannya oleh Kementerian PUPR," ungkapnya.

Diharapkan, lewat  Sekolah Rakyat bisa memutus mata rantai kemiskinan dari jalur pendidikan. Anak-anak dari keluarga miskin atau kelompok marjinal nanti bisa bersekolah gratis di sini. 

Sumber: