Administrator KEK menjadi salah satu pihak penting untuk memastikan proses perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
DPMPTSP Batang sendiri mengaku telah mencoba menelusuri informasi perusahaan yang dikaitkan dengan rencana investasi tersebut melalui sistem Online Single Submission (OSS).
Namun, penelusuran itu belum menemukan data perusahaan yang dimaksud.
"Nah, kemarin sempat kita tracking di OSS pun, perusahaan itu pun kami belum mendapatkan data di data bisnis OSS," ungkap Margo.
Di sisi lain, rencana pembangunan data center juga mulai memunculkan respons beragam dari masyarakat.
Sebagian warga menyuarakan penolakan karena munculnya kekhawatiran terhadap dampak pembangunan dan operasional fasilitas tersebut.
Margo menilai perbedaan pendapat merupakan hal wajar. Namun, menurutnya, masyarakat perlu memperoleh informasi yang objektif dan jelas sebelum mengambil sikap.
Ia juga mengingatkan agar kekhawatiran publik dinilai berdasarkan perkembangan teknologi dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
"Yang terpenting adalah bagaimana seobjektif mungkin untuk menilainya dan masyarakat dipaparkan informasi yang clear terkait pembangunan data center ini. Bisa jadi apa yang dikhawatirkan sebenarnya sudah terjawab dengan perkembangan teknologi," jelasnya.
Margo menambahkan, pemerintah maupun pihak terkait perlu membuka ruang dialog terhadap berbagai pandangan masyarakat.
Sebab, dukungan dan penolakan terhadap sebuah rencana investasi merupakan bagian dari dinamika publik.
"Yang penting kita juga membuka diri untuk menerima pendapat orang lain juga. Ada yang setuju dan tidak itu biasa," pungkasnya.